GELORA.CO - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengungkapkan partainya akan memberikan dispensasi pada sejumlah kader di daerah yang mendukung Jokowi pada Pilpres. Bahkan mereka tak akan diberi sanksi.
"Memang ada juga daerah yang mendapat dispensasi khusus ya karena kami juga sebagai partai tak ingin partai kami ini jeblok di sana karena memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung pak Jokowi tinggi sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami," kata Ferdinand di kediaman SBY, Jakarta, Minggu, 9 September 2018.
Ia mengklaim, tak banyak daerah yang memberikan dukungan pada Jokowi dalam pilpres. Di antaranya Papua. Ia menjelaskan dalam Rakorda ada 23 provinsi yg meminta berkoalisi dengan Prabowo dan 7 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Jokowi.
"Tapi tak signifikan, artinya perimbangan suaranya antara 51 hingga 49 persen, 52 hingga 48 ya. Hanya 4 provinsi yang memang signifikan, tinggi sekali 70 kontra 30, 65 kontra 35 persen yang memang menghendaki mendukung pak Jokowi. Jadi mungkin yang 4 provinsi ini akan kami pertimbangkan dispensasi khusus," kata Ferdinand.
Ia menjelaskan, sikap ini diambil untuk menyelamatkan calon anggota legislatifnya. Oleh karena itu, Demokrat akan mencari formula khusus agar partainya bisa "hidup" di daerah sekaligus bisa memenangkan Prabowo. Sebab bila Demokrat memiliki kebijakan garis lurus mendukung Prabowo maka akan menyulitkan kadernya di bawah yang daerahnya banyak pemilih Jokowi.
"Jadi memang ada salah satu lagi mungkin nanti Sulawesi Utara ya, karena di sana memang juga mayoritas pendukung pak Jokowi. Nah ini nanti akan kami pertimbangkan dispensasi-dispensasi khusus, tentu kami akan mengajak DPD kami dahulu bicara," kata Ferdinand.
Ia mengatakan, Sumatera Utara justru 63 persen mendukung Pravowo. Sementara, Papua 92 persen menginginkan agar Demokrat mendukung Jokowi. Ia pun memaklumi langkah Ketua DPD Demokrat Lukas Enembe yang mendukung Jokowi.
"Tapi memang penyampaiannya yang mungkin terlalu bersemangat, itu pun kami sudah koordinasi supaya memilih kalimat-kalimat yag tidak seolah bertentangan dengan DPP," kata Ferdinand.
Sementara dua provinsi lainnya enggan ia sebutkan. Sebab masih akan dilakukan komunikasi apakah memang daerah tersebut membutuhkan dispensasi atau tidak.
"Tidak ada sanksi, tidak ada sanksi (untuk Papua). Memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus mengingat di sana kader kami pun seperti Papua 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Kami hormati itu sehingga kami tak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tak dipilih rakyat pada saat Pileg karena garis politiknya harus utuh. Nanti kami akan pikirkan formulanya seperti apa yang tepat tanpa juga meninggalkan dukungan pada Pak Prabowo sebagai Capres yang telah kami dukung secara resmi," kata Ferdinand. [viva]