Tolak Deklarasi Ganti Presiden, Ormas di Pekanbaru Ancam Segel Bandara
logo

22 Agustus 2018

Tolak Deklarasi Ganti Presiden, Ormas di Pekanbaru Ancam Segel Bandara

Tolak Deklarasi Ganti Presiden, Ormas di Pekanbaru Ancam Segel Bandara


GELORA.CO - Polemik deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau terus berlanjut. Bersikeras menolak deklarasi, organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) mengancam akan menyegel bandar udara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, jika acara tersebut tetap dilanjutkan, pada Minggu (26/8) mendatang.

Wakil Komandan Komando Inti Mahatidana Pemuda Pancasila (PP) Riau, Renaldi meminta polisi untuk tidak memberikan izin kepada penyelenggara acara. Jika polisi tetap memberikan izin, maka pihaknya mengancam akan menyegel bandara.

"Kami akan bermalam di Bandara agar mereka (Neno Warisman dan Ahmad Dhani) tidak akan keluar," kata Renaldi, di depan Mapolda Riau, pada Selasa (21/8) siang.

Untuk diketahui, Deklarasi #2019GantiPresiden ini rencananya dihadiri sejumlah tokoh nasional. Seperti Neno Warisman hingga Ahmad Dhani. Selain itu, diperkirakan ada sekitar 20 ribu orang yang hadir.

"Acara itu hanya akan memecah belah masyarakat Riau. Kalau sejauh ini kan masyarakat Riau itu akur dan suasana juga kondusif. Itu aja yang ditakutkan," bebernya.

Selain PP, ormas lain dikabarkan juga akan ikut menolak acara itu. Adalah Ikatan Keluarga Nias Riau yang diwakili oleh Sefianus Zai. Zai yang pada saat bersamaan juga mendatangi Polda Riau bersama Pemuda Pancasila menilai bahwa kegiatan tersebut sarat muatan politis dan melanggar aturan berlaku. 

"Ini kan belum masa kampanye dan sarat muatan politis. Kami khawatir terjadi gesekan di masyarakat," ujarnya. 

Terpisah, Direktur Intelkam Polda Riau, Kombes Trijan Faisal mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima izin keramaian dari penyelenggara deklarasi #2019GantiPresiden. Surat tersebut baru masuk ke Polresta Pekanbaru. 

Nantinya, dengan sering bermunculan pro kontra dari acara ini, pihaknya akan melakukan evaluasi dan pertimbangkan. "Nanti kita putuskan apakah diberi izin atau tidak. Atau sekadar menerima pemberitahuan dari mereka bahwa mereka akan melakukan kegiatan," tegasnya. [jpc]

Loading...
loading...