GELORA.CO - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meluruskan soal polemik mengenai penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat. Hal ini menyusul beredar kabar yang menyebutkan, Din diutus Presiden Joko Widodo ke Sumbar karena polemik ini.
"Soal saya diutus Presiden ke Sumbar itu tidak benar, itu fitnah ya. Nggak ada utus mengutus dan niatan ke sana," katanya, ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8).
Soal penolakan Islam Nusantara oleh MUI Sumbar, tokoh Muhammadiyah ini mengatakan, dia sudah bicara dengan Ketua MUI Sumbar, Buya Yusrizal. Secara terus terang, Din mengaku mengerti perasaan para pemeluk agama Islam di tanah Minang.
Pasalnya, muslim di ranah Minang sudah memiliki adat istiadat yang terkenal dengan ideologi "adaik basandi syara' syara' basandi kitabullah". Mereka lanjut Din, sudah memiliki adat istiadat dan praktik yang diterapkan. Sehingga akan terganggu dengan paham luar atau baru.
"Saya bisa paham perasaan mereka di sana, di tanah Minang, yang terkenal dengan ideologi adaik basandi syara' syara' basandi kitabullah. Kemudian ada paham yang baru, yang membuat mereka disudutkan. Saya bisa pahami," katanya.
Dia menyampaikan, pesan utama bukan substansi Islam Nusantara. Melainkan agar sesama umat Muslim jangan saling menegasi atau menafikan.
Laki-laki asal Sumbawa ini mengajak agar sesama umat Islam untuk tidak menafikan. MUI, lanjut dia, terdapat perimbangan ukhuwah Islamiyah.
Pertimbangan ini yang dia minta untuk digunakan. Jangan sampai nanti muncul aksi tolak menolak. Karena rentan dimanfaatkan oleh pihak lain yang berniat adu domba, apalagi jika masalah ini terus diperdebatkan.
Dia mengajak, agar antara MUI Sumbar dengan bidang yang dia pimpin, sama-sama jalankan tugas dan fungsi. MUI Sumbar bertugas untuk menjaga akidah di ranah Minang.
"Sesama muslim bisa saling menghargai dan nggak usah diperdebatkan panjang lagi," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.
[jpc]