GELORA.CO - Pengamat politik Rocky Gerung turut menanggapi pernyataan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta perwira TNI/Polri turut mensosialisasikan pencapaian pemerintah.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @rockygerung yang diunggah pada Jumat (24/8/2018).
Awalnya, mantan dosen Universitas Indonesia (UI) itu mentautkan pemberitaan mengenai pidato Jokowi yang menuai kontroversi, lantaran menitipkan sosialisasi keberhasilan pemerintah kepada TNI/Polri.
Melalui postingannya itu, Rocky Gerung menanyakan apakah TNI dan Polri menjadi juru bicara presiden.
Rocky Gerung kemudian menilai jika Jokowi tidak paham cara bernegara.
@rockygerung: TNI-Polri jadi jubir presiden? Astaga! Memang dia tak paham cara bernegara.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta perwira TNI/Polri untuk ikut mensosialisasikan pencapaian program kerja pemerintah selama ini.
Hal itu diungkapkan ketika berpidato di hadapan 243 orang Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggu (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018).
"Berkaitan dengan program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan.
Saya titip ke seluruh perwira, juga ikut mensosialisasikan, ikut disampaikan (ke masyarakat) pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu," ujar Jokowi, seperti dikutip dari Kompas.
Secara khusus, Jokowi menekankan pada pemerataan pembangunan yang dilaksanakan pada pemerintahannya.
Menurut dia, masyarakat harus mengetahui mengapa pemerintahannya tidak hanya fokus ke pembangunan di wilayah-wilayah padat penduduk, namun juga di pelosok-pelosok Nusantara.
"Padahal kalau mau cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bangun saja di Jawa. Pasti cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tinggal nambahin sedikit-sedikit saja," ujar Jokowi.
"Return politiknya juga lebih cepat karena enam puluh persen penduduk itu ada di Pulau Jawa.Tapi apakah itu yang mau kita lakukan? Kan tidak. Ini demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," lanjut dia.
Dalam acara silaturahim tersebut, hadir pula Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, juga Panglima TNI Jenderal TNI Hadi Tjahjanto.
Serta Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. [tribun]