GELORA.CO - Polda Kepulauan Bangka Belitung tidak memberikan izin diskusi politik yang akan dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet di Pangkalpinang, Babel yang rencananya digelar Sabtu (25/8/2018).
Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, AKBP Abdul Munim memastikan, pihaknya tidak akan memberikan izin kegiatan diskusi yang akan dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet karena adanya penolakan dari sekelompok ormas dan organisasi kepemudaan.
“Kalau giat tersebut akan berlangsung di Babel, dikhawatirkan akan mengganggu situasi Kamtibmas di Babel yang sudah kondusif,” kata Abdul Munim saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (24/8/2018).
Sekelompok massa menolak kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet saat aksi unjuk rasa di depan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/8/2018) siang.
Koordinator Aksi yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM, Rikky Fermana, mengatakan, penolakan disampaikan karena diskusi yang hendak dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet dinilai bermuatan politis.
“Kami menolak karena belum ada ketentuan KPU terkait aturan kampanye. Sementara diskusi yang hendak mereka hadiri mengusung tema pada 2019 ganti presiden,” kata Rikky saat dikonfirmasi Kompas.com.
Dia mengungkapkan, kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
“Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Informasi yang dirangkum Kompas.com, diskusi yang melibatkan Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet bakal digelar Sabtu (25/8/2018) di Warung Umah Ubi Atok Kulop, Pangkalpinang.
Politisi Gerindra Ahmadi Sofyan mengatakan, dirinya siap hadir jika acara berjalan sesuai jadwal.
Dia memastikan bukan bertindak sebagai inisiator acara, melainkan hadir sebagai keynote speaker sesuai permintaan panitia.
“Apa nggak kebalik, justru yang heboh menolak itu malah bisa disebut provokator dan mengganggu kedamaian di Babel. Babel ini dikenal sangat toleran, siapa saja bisa masuk dan dilindungi. Orang Babel cerdas dan nggak bisa diprovokasi oleh siapa pun,” sebut Ahmadi.
Ahmadi mengatakan, dirinya tidak bisa menyebut diskusi itu bermuatan politis atau tidak, lantaran belum dilaksanakan. Namun demikian, dia beharap, negara harus menjamin kebebasan orang untuk berdiskusi kapan dan di mana saja.
Sedangkan di Pekanbaru, Riau, Kapolda Riau Brigjen Eko Widodo Prihastopo meminta agar deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, dibatalkan.
"Ya, kita akan antisipasi. Saya harapkan dan saya tegaskan batalkan itu. Batalkan. Karena tidak ada manfaatnya. Mudharatnya banyak," kata Widodo kepada wartawan usai serah terima jabatan dengan Irjen Pol Nandang di Mako Brimob Polda Riau, Jumat (24/8/2018).
Namun, Widodo yang baru menjabat sebagai kapolda Riau ini tidak menjelaskan cara menyelesaikan persoalan ini.
"Nanti kita lakukan strategi yang tidak bisa saya sampaikan di sini," tutupnya.
Deklarasi #2019GantiPresiden rencananya digelar di Pekanbaru, Riau, Minggu (26/8/2018). Kegiatan ini akan dihadiri Neno Warisman.
Sebelum dilakukan deklarasi tersebut, sejumlah pihak menyatakan menolak. Salah satunya Pemuda Pancasila Riau yang beberapa hari lalu melakukan demo di Polda Riau terkait penolakan kegiatan tersebut.
Ormas ini mengganggap deklarasi #2019GantiPresiden akan dapat memecah belah masyarakat Riau. [tribun]