GELORA.CO - Tak hanya saling hujat dan saling serang antara pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, jelang Pilpres 219, juga diwarnai perang Bandar/cukong dalam mendukung pasangan capres dan cawapres. Mereka rela menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk calon yang didukungnya. Tujuannya jelas, jika jagoan mereka menang pilpres, keinginan mereka menguasai asset-aset nasional, sumber daya alam Indonesia demi masa depan.
Pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin mengatakan, sudah menjadi rahasia umum dalam setiap proses Pilpres membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tidak heran pesta demokrasi lima tahunan tersebut ada perang bandar atau cukong yang siap menggelontorkan ratusan bahkan ribuan triliunan rupiah untuk jagoannya.
"Bagi para cukong, Pilpres itu ibarat ajang investasi. Oleh karenanya bisa saja mereka main 2 kaki. Semuanya demi mengamankan bisnis mereka. Jadi mau yang menang Jokowi atau Prabowo, para cukong ini tidak begitu peduli asal bisnis mereka bisa jalan terus," ujar Silvanus Alvin kepada Harian Terbit, Minggu (26/8/2018).
Menurutnya, karena sudah menjadi rahasia umum dalam pembiayaan para jagoannya, maka para pasangan capres-cawapres tidak perlu malu mengakui jika mereka mendapat bantuan dana politik dari para cukong. Namun, sokongan dana harus sesuai aturan dan dilaporkan kepada KPU.
Selain itu sikap integritas dan independen dari para capres/cawapres juga harus dipegang teguh. Sehingga kucuran dana dari cukong tersebut tidak merusak sistem demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia
"Jangan menjadi capres-cawapres boneka. Siapa pun yang terpilih adalah pemimpin rakyat, bukan pemimpin cukong," tegasnya.
Silvanus menuturkan, saat ini rakyat sudah pintar dan pasti akan bereaksi jika dalam prosesnya nanti ketika capres/cawaspes terpilih lebih berpihak ke cukong dari pada ke rakyat. Karenanya agar rakyat tidak marah maka diharapkan pemimpin Indonesia bukanlah pemimpin boneka. Namun saat ini jangan menilai pemimpin saat ini merupakan boneka cukong. Karena pada dasarnya pemimpin saat ini merupakan hasil dari proses demokrasi yang berjalan baik.
"Untuk saat ini, jangan kita berandai-andai dahulu. Kita harus lihat dari kacamata positif bahwa calon pemimpin yang ada adalah putera-putera bangsa yang terbaik," paparnya.
Sementara itu pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, adanya isu bandar/cukong yang menggelontorkan ratuan triliunan rupiah di Pilpres 2019 memang selalu muncul dalam setiap perhelatan demokrasi. Bahkan di level terendah semisal pemilihan kepala desa juga selalu dikaitkan dengan bandar yang mendanainya.
Namun, lanjutnya, jika isu bandar benar terjadi, maka ini jelas ancaman bagi masa depan demokrasi. "Tapi kita yakin hal tersebut hanya isu. Karena saat ini rakyat Indonesia sudah dewasa dalam menyikapi hal-hal seperti itu," paparnya.
Pernyataan Sikap
Sementara itu dalam siaran persnya, Anto Kusumayudha, Anto Kusumayuda mengemukakan, Pilpres 2019 adalah momentum sakral dimana kesakralannya adalah pemberian amanah dari rakyat pada pemimpin negeri ini untuk memimpin dan mengelola negeri tiada lain amanah diberikan untuk memajukan negeri memakmurkan dan mensejajterakan rakyat. Bukan memakmurkan para konglomerat atau yg makmur bukan pemimpin pemimpin saja tapi seluruh rakyat Indonesia.
Namun Pilpres hanya merupakan proses transaksi kekuasaan, jual beli aset kekuasaan, adu tawar aset aset bangsa. Dibalik hiruk pikuk pesta demokrasi Pilpres yang terjadi para Bandar bermain berjudi di kedua pasang calon presiden, agar siapapun yang menang mereka tetap berkuasa bisa mengendalikan kekuasaan, menguasai perekonomian Indonesia.
“Saatnya rakyat cerdas dalam memilih dan harus tajam melihat siapa dari kedua pasang capres dan cawapres yang harus dipilih pada 17 April 2019.
Oleh karena itu kami menyerukan semua pihak, politisi, elite politik di kedua pasangan calon presiden, untuk menahan diri jangan terlalu pragmatis mengorbankan harkat martabat harga diri bangsa, bertransaksi politik demi kekuasaan dengan bandar bandar hitam yang telah merampok negara, memiskinkan rakyat,” ujar Anto. [htc]