GELORA.CO - Kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat. Lembaga anti rasuah disebut tebang pilih.
Mantan Ketua Departemen Kemaritiman DPP Partai Golkar, Risman Pasigai, mengatakan dalam beberapa kasus yang melibatkan sejumlah politisi, KPK seperti ikut "bermain" dengan target menjatuhkan Partai Golkar.
"Apalagi mendekati Pemilu 2019, elektabilitas Partai Golkar sedang naik. Bahkan bagi lawan politik itu adalah ancaman. Karena itu saya yakin jika Golkar sedang dikerjai dengan menggiring opini bahwa Golkar dihuni koruptor," ujar mantan Ketua Departemen Kemaritiman DPP Partai Golkar, Risman Pasigai, di Sekretariat DPP Golkar di Jakarta, Jumat (31/8).
Risman menyodorkan bukti, beberapa politisi beringin ditersangkakan dalam kasus berbeda, seperti E-KTP dan dugaan suap PLTU Riau-1 yang terkesan tendensius. Sementara, beberapa politisi dari parpol lain tak pernah disentuh, terutama dari internal PDI Perjuangan.
"Menurut saya, inilah kelakuan politik yang tidak patut ditiru. Publik tahu siapa yang sedang berkuasa, sehingga sudah dapat ditebak parpol mana yang dianakemaskan dan dilindungi," ungkap Risman.
Risman lalu menantang KPK untuk turut mengusut dugaan keterlibatan politisi PDIP yang diduga terlibat dalam kasus E-KTP dan dugaan korupsi lainnya.
Menurut Risman, beberapa politisi PDIP yang santer disebut di media terkait E-KTP yakni Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, Puang Maharani, dan Pramono Anung yang namanya secara terang disebut oleh Setya Novanto. Terkait kasus BLBI yang diduga melibatkan Megawati, kata Risman, KPK terkesan sengaja ingin melindungi dan ikut memainkan peran penguasa untuk menjatuhkan Partai Golkar.
"Kita sepakat korupsi diberantas tapi harus obyektif dengan cara-cara yang elegan. Bukan bertindak menjadi perpanjangan tangan untuk mengikuti kemauan atau bekerja atas dasar pesanan. Harapan kami di Golkar, paling tidak KPK bertindak adil dan bekerja secara profesional," bebernya. [rmol]