GELORA.CO - Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menepis pernyataan seorang tokoh partai oposisi yang menyebut pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar untuk penanganan dampak bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri keuangan untuk menutup biaya penanganan pasca-gempa hingga Rp 4 trilun.
"Jadi tidak benar kalau anggarannya 38 miliar. Anggarannya empat triliun lebih. Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam," ucap Pramono di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8).
Alokasi sebesar itu hanya akan digunakan untuk mengganti rumah masyarakat yang rusak. Berapa pun jumlahnya yang rusak mengacu klasifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.
"Untuk mengganti rumah yang rusak saja, berapa pun rumah itu, dibagi menjadi tiga klasifikasi, berat, ringan sedang. (Masing-masing) 50 juta, 25 juta, 10 juta (rupiah)," tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Dia juga menyebutkan angka tersebut sudah besar sekali sehingga, jangan lagi ada pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar terkait jumlah anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat Lombok yang terdampak gempa bumi.
"Kalau kemudian para politikus ada yang mengembangkan bahwa dananya itu 38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang terjadi di Lombok. Pemerintah mengalokasikan lebih dari empat triliun. Itu bisa nambah, karena kan berapa yang rusak nanti akan ditangani," tuturnya. [jpnn]