GELORA.CO - Gerakan #2019gantipresiden dinilai sebagai bentuk kampanye terselubung calon presiden untuk Pilpres 2019.
Menurut Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir, gerakan itu sudah berpihak pada capres tertentu dengan terus berupaya untuk memprovokasi masyarakat melalui berbagai deklarasi.
"Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa capres tersebut adalah capres ayam sayur yang tidak berani terang-terangan mendeklarasikan diri," jelasnya, Senin (27/8).
Dikatakan Inas, sang Capres yang tidak terang-terangan muncul dalam acara deklarasi karena tidak yakin dengan reaksi publik. Makanya, dia masih menunggu reaksi masyarakat tentang gagasan tersebut.
"Menunggu reaksi masyarakat apakah gagasan mengganti presiden tersebut diterima atau tidak. Jika gagasan tersebut tidak diterima masyarakat maka capres tersebut tidak akan mengeluarkan dana untuk kampanye," bebernya.
Inas mengaku yakin bahwa capres yang memanfaatkan gerakan #2019gantipresiden sebenarnya paham betul bahwa kampanye itu sudah melanggar UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum utamanya pasal 6. Sebab, kegiatan berpotensi menimbulkan keresahan dan permusuhan yang bisa berujung pada rusaknya keutuhan bangsa.
"Yang dimaksud dengan menghormati kebebasan dan hak-hak orang lain adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai," ujarnya.
Adapun, yang dimaksud dengan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Munculnya aksi perlawanan dan penolakan dari masyarakat terhadap deklarasi #2019gantipresiden adalah bukti bahwa masyarakat resah dengan gerakan tersebut.
Sayangnya, potensi perpecahan tersebut malah diabaikan oleh para penggagas #2019gantipresiden. Mereka seakan membiarkan masyarakat bertikai hanya demi syahwat politik.
"Mereka tidak perduli walaupun korban akan berjatuhan karena yang terpenting bagi tim capres ayam sayur tersebut adalah opini dan mendapat simpatik karena dibubarkan," sesal Inas.
Parahnya lagi, pihak capres yang diuntungkan dengan tagar #2019gantipresiden pun juga mengetahui bahwa aparat keamanan dapat melakukan pembubaran paksa karena memang gerakan itu melanggar undang-undang. [rmol]