GELORA.CO - Facebook mereaksi serius hasil temuan Tim Pencari Fakta Komisi HAM PBB. Bersamaan dengan dipublikasikannya kesimpulan bahwa junta Myanmar melakukan genosida, Facebook menjatuhkan sanksi kepada Jenderal Min Aung Hlaing.
Senin (27/8), akun resmi milik Min Aung Hlaing, pucuk pimpinan junta militer Myanmar, itu dibekukan. Demikian juga puluhan akun petinggi militer Myanmar yang lain. Total, ada 18 akun yang dibekukan. Facebook juga membekukan 52 laman Facebook dan Instagram yang dianggap mendukung genosida.
’’Kami juga membekukan sementara 46 laman dan 12 akun palsu yang sepertinya menyamar sebagai media independen.” Demikian bunyi pernyataan resmi Facebook. Menurut perusahaan Mark Zuckerberg itu, seluruh akun dan laman yang kini diselidiki tersebut digunakan junta militer sebagai alat propaganda.
Sebagai penyedia platform media sosial, Facebook merasa punya tanggung jawab besar untuk mencegah provokasi dalam situasi krisis. Karena itu, corong-corong di dunia maya yang bisa meninggikan tensi di Myanmar harus dinonaktifkan. ’’Kami akan terus menindak penyelewengan Facebook di Myanmar,’’ terang salah seorang perwakilan Facebook di Myanmar.
Sayangnya, di dunia nyata, para jenderal yang diyakini terlibat genosida itu masih bebas berkeliaran. Sampai sekarang, mereka masih bebas. Hukum Myanmar maupun hukum internasional belum bisa menyentuh mereka.
Kesimpulan Tim Pencari Fakta Komisi HAM PBB pada Senin diharapkan bisa mengubah itu semua. Setidaknya, Dewan Keamanan (DK) PBB bisa menyeret kasus genosida tersebut ke mahkamah internasional. ’’Dewan Keamanan PBB masih lumpuh,’’ ujar Cecilia Jacobs, salah seorang dosen di Australian National University, kepada CNN. Menurut dia, DK PBB belum akan membahas Myanmar. Sebab, Syria dan Yaman pun masih jalan di tempat.
Sementara itu, mengharapkan gebrakan hukum dari Myanmar juga bagai pungguk merindukan bulan. Peneliti Lowy Institute, Aaron Connelly, mengatakan bahwa kemungkinan menyidangkan otak di balik krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine sangatlah kecil. ’’Kalaupun ada, yang dikejar kelompok militan Rohingya. Bukan komandan yang memerintahkan serangan ini,’’ jelasnya. [jpnn]