Oleh: Alireza Alatas*
PERUBAHAN merupakan tuntutan kemajuan sebuah bangsa. Jika tak menuntut perubahan, itu sama halnya puas pada kondisi yang ada, alias jumud atau stagnan.
Setiap orang yang berpikir idealis selalu dituntut pada anti-kemapanan. Pengertiannya adalah bergerak terus bergerak dan berubah terus berubah ke arah ideal. Keadilan adalah idealisme sebuah tatanan masyarakat.
Slogan #2019GantiPresiden merupakan tuntutan sebuah perubahan yang juga sekaligus bentuk kritik masyarakat atas kondisi yang ada. Jangan disalahpahami bahwa slogan semacam ini dibilang salah fokus pada perubahan. Justru #2019GantiPresiden adalah puncak perubahan yang diharapkan.
Tapi harus dicatat pula, puncak perubahan bukan sekedar ganti orang tapi juga ganti sistem lama dan kebijakan lama. Tak dapat dipungkiri Presiden Joko Widodo sendiri berusaha mengubah arah kebijakan. Terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres juga dapat dikatakan sebagai bukti bahwa kekuatan umat tak dapat diabaikan.
Semua perubahan ke arah positif ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi perjuangan ummat pada 411 dan 212. Semua tahu bahwa Ma'ruf Amin termasuk pihak yang menfatwakan Ahok sebagai penista.
Ma'ruf Amin juga mendapat kepercayaan dari Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk menjadi pemimpin salat Jumat di 212. Tapi karena ada halangan, HRS lah yang kemudian memimpin sidang salat Jumat 212 yang menjadi sejarah baru bagi bangsa ini untuk melangkah ke arah implementasi ideologi Pancasila.
HRS berhasil mendorong siapapun yang jadi pemimpin bangsa ini harus memikirkan kekuataan demokrasi yang bertumpu pada mayoritas muslim di negeri ini. Inilah keberhasilan 411 dan 212.
Banyak lagi efek politik lain dari 411 dan 212 yang berhasil mengubah arah kebijakan politik. Bahkan kalangan politisi dan penentu kebijakan yang selama ini berseberangan dengan umat dan ulama, mulai berpikir merangkul umat dalam segala langkahnya. Bahkan orang-orang lama mulai disingkirkan secara perlahan.
Semua ini harus disyukuri sebagai tanda positif bagi bangsa ini yang tak lepas dari peran 411 dan 212. Secara perlahan, kekuatan umat kembali ke pondasi sebenarnya untuk mengawal ideologi bangsa ini. HRS dalam pidato milad Front Pembela Islam (FPI) menetapkan organisasi ini sebagai garda bangsa pengawal ideologi Pancasila dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar.
Amar ma'ruf nahi munkar dapat dikatakan sebagai implementasi demokrasi di negeri ini yang terus memantau kinerja sistem untuk terus berpihak pada rakyat. Karena itu, HRS mendorong ulama untuk terlibat aktif dan kritis pada segala sistem yang berlaku dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar.
Ijtima Ulama yang digagas HRS dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-Ulama diharapkan mengambil peran positif demi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa dalam konteks amar makruf dan nahi munkar. Ulama dituntut menjaga ketulusan demi kemaslahatan bangsa.
Konteks amar ma'ruf dan nahi munkar sebagaimana yang ditekankan HRS dalam milad FPI ke 20, menjadi koridor kinerja ulama dalam mengawal bangsa. Selain itu, amar ma'ruf nahi munkar merupakan amanat syar'i yang pertanggungjawabannya langsung kepada Allah SWT. Dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar menurut HRS, ulama dan umat harus berperan aktif memantau kinerja pemerintah yang bertanggung jawab atas nasib rakyat.
Tak dapat dipungkiri, HRS, slogan #2019GantiPresiden dan Prabowo merupakan simpul-simpul pergerakan yang diharapkan dapat mengubah kondisi bangsa ke arah lebih baik. HRS adalah motor pergerakan umat dan sosok yang paling terzalimi oleh rezim. Solusinya tentu adalah ganti presiden dengan harapan adanya perubahan kebijakan.
Tentu harapan itu jatuh pada Prabowo yang sejauh ini juga menunjukkan loyalitasnya pada umat. HRS sendiri yang pada awalnya ditunjuk sebagai capres oleh Ijtima Ulama pertama, juga mempercayakan penuh amanat ulama tersebut pada Prabowo Subianto untuk mengembannya.
Tentu kepercayaan HRS tersebut menjadi legitimasi ulama yang setidaknya terwakilkan dalam Ijtima Ulama. Semoga Ijtima Ulama kedua diharapkan tetap konsisten pada umat dan kokohkan gerakan #2019GantiPresiden. [rmol]
*Pembela ulama dan NKRI/aktivis Silaturahmi Anak Bangsa Nusantara (SILABNA)