GELORA.CO - Rezim Joko Widodo (Jokowi) telah melenceng dari ajaran pendiri bangsa dan tujuan utama Reformasi 1998. Sebaliknya, rezim Jokowi membajak ajaran Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya serta Reformasi 98.
"Buktinya kaum nasionalis chauvinis yang berkolaborasi dengan neoliberalisme berada di belakang rezim Jokowi dan berusaha membendung pelaksanaan ajaran politik para pendiri bangsa secara utuh keseluruhan," kata sekretaris Konferensi Nasional Satu Periode, Bin Firman Tresnadi, kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/7).
Baik langsung ataupun tak langsung, sadar atau tidak sadar, katanya, rezim Jokowi telah melucuti kedaulatan politik, dan kemandirian ekonomi dan martabat budaya sehingga bangsa ini terpuruk seperti saat ini. Oleh karena itu relawan/aktifis pro demokrasi yang bakal menyelenggarakan Konferensi Nasional Satu Periode ini menyerukan Jokowi cukup satu periode.
Dia berharap pemerintahan paska Jokowi bisa mengelola keberagaman rakyat Indonesia menjadi modal bagi proses bangsa Indonesia yang semakin solid dan tak tergerus oleh waktu. Harus bisa mengembalikan satu perasaan seluruh rakyat Indonesia seperti menjelang Kemerdekaan 1945.
Dia juga mengatakan jangan sampai kebijakan ekonomi dan politik rezim ke depan malaj mengulangi penyimpangan lama dari rezim-rezim sebelumnya yang justru memprovokasi rakyat melahirkan perlawanan daerah untuk menjadi bangsa dan negara baru, berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Negara membutuhkan sebuah kepemimpinan nasional yang tulus dan solid untuk memimpin republik Indonesia kembali ke arah yang benar yang mampu membangunkan dan mengaktifkan massa rakyat untuk menjalankan cita-cita proklamasi. Karena tanpa keterlibatan rakyat, tidak satu inchi pun kemajuan bisa dilakukan," imbuhnya.
Gerakan Nasional Satu Periode berencana menggelar Konferensi Nasional Relawan/ Aktifis Pro Demokrasi di Jakarta pada tanggal 3 sampai 4 Agustus 2018 nanti. Setelah itu, pihaknya juga berencana untuk mendatangi semua tokoh yang digadang-gadang maju ke Pemilihan Presiden tahun 2019 nanti untuk menanyakan perihal komitmen mereka tentang perbaikan keadaan bangsa yang kian terpuruk. Pihaknya ingin pemerintahan ke depan melakukan perbaikan keadaan bangsa dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita proklamasi 45 dan semangat reformasi 98.
Untuk merealisasikan program berbasiskan cita-cita Proklamasi 45 dan semangat Reformasi 98, kata dia, saat ini dibutuhkan satu konsolidasi nasional dari para relawan/aktifis pro-demokrasi dan kekuatan politik yang segaris dan sebangun untuk menyelamatkan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur.
"Ganti haluan ekonomi sekarang juga, tinggalkan neoliberalisme, kembali ke Pasal 33 UUD 1945," pungkasnya.[rmol]