GELORA.CO - Prabowo Subianto riang bukan kepalang. Bersanding dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa malam (24/7), figur terkuat penantang Jokowi di Pemilu Presiden 2019 itu seperti menjadi lebih muda 20 tahun. Sungging senyumnya tak putus-putus.
Tak berlebihan. Dua jam pertemuan yang baru saja dilakoninya dengan SBY berakhir menggembirakan. Meski SBY bilang pertemuan itu baru sebatas penjajakan, Demokrat hampir --kalau tak mau dibilang sudah-- pasti masuk ke dalam sekawan koalisi partai pendukung Prabowo.
“Saya kira, tanpa ditanya kalian sudah mengertilah,” ujar Prabowo, yang di sepanjang jumpa pers dengan rendah hati memanggil teman kadet seangkatannya di Akabri itu dengan sebutan ‘Pak Presiden’.
Mega Kuningan, kediaman SBY yang saat itu penuh oleh kader Demokrat dan Gerindra, jadi gerr sekali lagi.
Bergabungnya Partai Demokrat ke sekawan koalisi Gerindra-PAN-PKS adalah berkah buat Prabowo. Minimal, ada tiga alasan mengapa bersekutunya Demokrat ini memperhalus jalan terjal Prabowo menuju posisi RI-1 untuk kesekian kalinya.
Pertama, aturan presidential threshold --yang mewajibkan pasangan capres-cawapres didukung koalisi partai dengan minimal 120 kursi di DPR RI-- tidak lagi jadi rintangan.
Ini krusial, mengingat PAN dan PKS sampai saat ini belum resmi mendukung Prabowo. PAN masih angin-anginan dengan tak mau menutup pintu penuh ke koalisi Jokowi. Dan PKS masih terus ngotot memaksakan jatah cawapres sebagai syarat mutlak dukungan.
Kedua, bergabungnya Demokrat menghapus perkara logistik yang selama ini ramai digosipkan menjadi kelemahan Prabowo. Gerindra, meski besar, terhitung partai baru. Dua kali kalah dalam pemilihan presiden jelas menguras signifikan pundi partai yang konon selama ini bergantung pada keluarga Djojohadikusumo.
Sementara Demokrat yang absen pada Pilpres 2014 tak punya masalah untuk elemen satu itu. Soal logistik itu pula pembeda Demokrat dengan PAN dan PKS, yang --menurut sumber di Partai Gerindra-- bukan cuma tak bisa diandalkan dalam urusan logistik, tapi malah lebih sering berada dalam posisi menengadah tangan.
Singkatnya, langkah mendekat Demokrat membuat Gerindra ‘selamat’ dari sandera dua partai koalisinya.
Ketiga, kehadiran partai Yudhoyono tak hanya memperkuat suara Prabowo, namun di saat yang sama juga melemahkan potential threat apabila Demokrat berada di sisi seberang. Maklum saja, seperti dikatakan Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, sampai awal Juli kemarin, Demokrat masih yakin bisa menjalin koalisi dengan PDIP.
Sehari setelah bertemu Prabowo, SBY ganti menjamu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dalam kesempatan ini, dengan tone bicara meninggi dibanding malam sebelumnya, ia menangkis tudingan dari koalisi Jokowi soal ia memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono di posisi cawapres.
Baginya, jurang yang menggagalkan kesepakatan koalisi sudah jelas: hubungan buruknya dengan Megawati Soekarnoputri. “(Hubungan) dengan Ibu Mega, saya harus jujur, memang belum pulih. Masih ada jarak,” ujar SBY setelah panjang lebar menjelaskan komunikasi dengan Jokowi tetap baik seraya menyesalkan gagalnya upaya Demokrat selama setahun terakhir untuk masuk ke koalisi Jokowi.
Penolakan dari Megawati juga diakui Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik. Seperti SBY, ia juga menyiratkan betapa meski Jokowi berkenan dengan koalisi dengan Demokrat, mantan wali kota Solo tersebut tidak mampu bertindak lebih jauh dan tak mau melompati kesumat Ketua Umum PDIP itu.
Rachland juga mencermati sikap PDIP yang jual mahal soal koalisi. Selama masa penjajakan Demokrat, PDIP menunda-nunda putusan final dan menyimpan “banyak rahasia soal cawapres”. Ini, menurut Rachland, adalah langkah PDIP menyandera anggota koalisinya agar tak terbentuk poros ketiga --satu opsi yang awalnya diinginkan Demokrat.
“Mau kami ada mutual respect, ada kesetaraan kesepahaman, soal prioritas negara, soal ekonomi politik saat ini. Itu harus jelas, misal Pak Jokowi cawapresnya siapa,” ujar Rachland, Selasa (25/7).
Perkara sikap tinggi PDIP ini bukan barang baru. Menurut seorang sumber di koalisi Jokowi, sebelumnya PKB pernah mengalami hal serupa pada momen Pilkada DKI Jakarta yang membuat partai Cak Imin itu tak langsung mendukung Ahok-Djarot di putaran pertama, namun lebih memilih berada di belakang AHY-Sylviana Murni.
Di sisi lain, PDIP menolak ucapan SBY dan Rachland. Menurut mereka, problem justru ada pada SBY sendiri yang memaksakan AHY sebagai harga mati cawapres, sedangkan di koalisi Jokowi masih banyak ketua umum parpol yang lebih senior.
“Kami lihat belum ada komitmen dan niat tulus (Demokrat) untuk bergabung. Partai Demokrat terlalu banyak berhitung,” ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.
Sementara itu, Rachland mengklaim partainya tak pernah menjadikan AHY sebagai harga mati. Namun ia menganggap wajar saja apabila Demokrat menyorongkan kader terbaik mereka dalam proses penjajakan koalisi.
Malah, untuk perkara satu ini, ia menyalahkan kebijakan politis Jokowi soal presidential threshold dan dampaknya buat gelaran Pemilu Legislatif Serentak 2019 serta Pilpres 2024. Rachland mencermati, “Ada coattail effect, kalau tidak mengusung (capres-cawapres) sendiri tidak bisa mendapat suara di Pileg Serentak.”
Di tengah mandeknya upaya pembentukan poros ketiga oleh Demokrat akibat tersanderanya partai-partai pendukung petahana, Prabowo muncul sebagai juru selamat. 08, panggilan Prabowo yang berasal dari sandi radio Prabowo semasa menjadi wakil komandan Kopassus, membuka lebar-lebar pintu koalisi dan tak masalah dengan syarat Demokrat memunculkan AHY sebagai nama cawapres.
Hal tersebut dikemukakan Syarief Hasan yang sedari awal aktif mencarikan mitra koalisi bagi Partai Demokrat. Kepada kumparan di Senayan, Jumat (27/7), Syarief menceritakan bagaimana dalam waktu kurang dari satu bulan Demokrat bisa yakin bahwa Gerindra adalah rekan tempur yang tepat buat 2019.
Menurut Syarief, sosok pertama yang menghubunginya soal keinginan berkoalisi Gerindra adalah Adhyaksa Dault, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di zaman SBY berkuasa. “Saya terima pesan dari Adhyaksa, bahwa Pak Prabowo ingin berkomunikasi dengan Demokrat, dan sosok AHY bagi mereka tidak ada masalah.”
Adhyaksa sendiri menolak disebut Syarief sebagai pembawa pesan. Ia mengaku memang sempat berdiskusi dengan Prabowo saat berniat maju sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra. Namun ia tak pernah mendorong pembentukan koalisi Gerindra-Demokrat, dan diskusinya dengan Prabowo sekadar obrolan biasa.
“Memang ada diskusi, bagaimana cara kami mendekati supaya bisa jadi koalisi. Kebetulan saya punya hubungan baik dengan Pak SBY,” ujar Adhyaksa, Sabtu (28/7). Kini ia sendiri justru tak jadi maju di Pemilu Legislatif karena terkendala jabatannya sebagai Ketua Kwartir Nasional Pramuka dan memilih fokus di tugasnya tersebut.
Bagaimanapun, keinginan Prabowo soal koalisi tetap tersampaikan. SBY kemudian mengutus Syarief untuk memastikan keinginan Prabowo tersebut langsung dari mulut Ketua Umum Gerindra itu sendiri.
Maka pada 5 Juli, Syarief bertandang ke rumah Prabowo di Kertanegara IV, Kebayoran Baru. Dalam pertemuan tersebut, disepakati Prabowo akan bertemu SBY pada 18 Juli.
Sayangnya, sehari sebelum jadwal pertemuan, SBY jatuh sakit dan harus dirawat di RSPAD Gatot Soebroto. Ini membuat Syarief dan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin kembali menyambangi Prabowo untuk mengatur ulang janji bertemu.
Tanggal baru janji temu disepakati, 24 Juli, dan Prabowo dengan sigap langsung menjenguk SBY keesokan paginya, 19 Juli.
Menurut kalangan dekat SBY, gestur-gestur politik rendah hati Prabowo jadi salah satu alasan mengapa SBY jatuh hati pada ajakan koalisi Gerindra. Sikap nguwongke (memanusiakan) yang ditunjukkan Prabowo itu tak ditemui SBY ketika mencoba berkoalisi dengan kubu ‘sebelah’.
Contohnya adalah soal ngototnya Prabowo untuk menjadi pihak yang bertamu ke SBY, bukan sebaliknya. Saat proses pembicaraan terjadi, salah satu pihak di Gerindra sempat memunculkan ide agar SBY yang bertamu ke Hambalang apabila benar-benar serius ingin membangun koalisi. Atas usul itu, Prabowo memberi veto.
“Pak Prabowo bilang, ‘Nggak! Kalau soal itu, saya yang datang. Dia mantan presiden saya. Saya yang harus datang,’” ujar sumber tersebut menirukan gaya bicara Prabowo.
Political gesture Prabowo yang penuh rasa hormat tak berhenti di situ saja. Saat Arief Poyuono, salah satu Wakil Ketua Umum Gerindra, berkata ke media bahwa AHY tak pantas jadi cawapres Prabowo dan menganggapnya masih anak kecil, Prabowo murka.
Melalui surat resmi, Prabowo menegur Arief yang berkomentar “di luar wewenang” dan “sangat tidak memiliki dasar”. Prabowo jelas tak mau peluang koalisi dengan Demokrat terganggu gara-gara omongan salah satu bawahannya itu.
“Sekali lagi, saya berharap kepatuhan dan loyalitas Anda jika Anda memang setia kepada Partai Gerindra,” tutup Prabowo keras.
Saking terganggunya Prabowo dengan komentar waketumnya itu, Gerindra sampai-sampai harus mengeluarkan daftar juru bicara, yaitu kader-kader mana saja yang bisa menjadi narasumber media. Arief tak masuk daftar tersebut.
Hal-hal seperti itulah, menurut sumber di lingkaran SBY, yang menunjukkan kesungguhan Prabowo bekerja sama dengan SBY.
“Sing sijine rumongso disebrangke, sijine rumongso diwongke, milih sing endi sampeyan?” Di yang satu kita merasa diperlakukan sebagai pihak seberang, sementara di sisi lain kita merasa diorangkan dan dihormati, Anda pilih yang mana, ujarnya.[kumparan]