GELORA.CO - Utang luar negeri Indonesia dipastikan bertambah setelah Dewan Direksi Bank Dunia menyetujui pinjaman baru senilai USD 300 juta atau sekitar Rp4,2 triliun (kurs Rp14.000).
Hal itu diungkap Ketua Umum Pengurus Pusat Satuan Relawan Indonesia Raya (PP Satria) Nizar Zahro.
Utang tersebut, lanjutnya, digunakan pemerintah untuk mendukung pemerintah dalam Indonesia dalam melakukan reformasi poros maritim.
Atas kebijakan itu, Nizar pun mengkritik langkah yang dilakukan pemerintahan Jokowi itu.
Ia juga mempertanyakan tujuan dan manfaat dari utang baru Indonesia tersebut.
“Jangan mengelola negara dengan mengandalkan utang,” protesnya, Minggu (1/7/2018).
Menurutnya, semestinya pemerintah bisa lebih kreatif dalam mencari dan meningkatkan sumber pemasukan APBD.
“Kalau hanya mengandalkan utang dan tidak melakukan kreativitas untuk meningkatkan sumber pemasukan APBN, semua orang bisa menjadi presiden. Tidak perlu Jokowi,” tegas Nizar.
Menurut Nizar, utang tersebut diklaim untuk menopang program reformasi maritim di Indonesia.
Padahal poros maritim yang didengung-dengungkan oleh Presiden Jokowi hingga tahun keempat pemerintahannya tidaklah ada terobosan baru dan progresif.
Poros maritim, menrutnya tak lebih dari sekedar gagasan melangit yang tidak terealisasi.
“Karena itulah utang ini harus disoroti bersama. Jangan sampai hanya jadi lahan baru korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu,” ungkap anggota Komisi X DPR ini.
Nizar juga mengkritik utang negara yang terus meningkat.
Berdasar data dari Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi USF 357,5 miliar atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dolar AS).
“Padahal saat kampanye pilpres tahun 2014 lalu, pihak Jokowi berjanji akan menolak hutang luar negeri. Tapi, kenyataannya justru sebaliknya,” pungkasnya.[psid]