GELORA.CO - Kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamax, berujung pada tuntutan agar Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.
Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (Jari 98), Willy Prakarsa menilai kedua menteri itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas harga Pertamax Cs mulai 1 Juli 2018 pukul 00.00 WIB.
Yang mana harga Pertamax naik Rp 600 menjadi Rp 9.500 per liter, Pertamax Turbo naik Rp 600 menjadi Rp 10.700 per liter, Pertamina Dex naik Rp 500 menjadi Rp 10.500 per liter, serta harga Dexlite naik Rp 900 menjadi Rp 9.000 per liter.
Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ini berlaku di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Padahal, sesuai dengan RAPBN tahun anggaran 2018 lalu, Menkeu Sri Mulyani pernah bilang kalau tidak akan ada kenaikan harga BBM, elpiji 3 kg, dan listrik di tahun 2018.
“Presiden Jokowi harus tegas copot (Menteri Rini dan Sri Mulyani). Kenaikan BBM dan lemahnya rupiah atas dolar perlu ketegasan Jokowi, jika perlu segera evaluasi kedua menteri tersebut," desaknya, Senin (2/7).
Kalaupun masih enggan 'mendepak' kedua menteri itu dari kabinetnya, maka menurut dia Jokowi harus menambah jumlah personel Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) demi mengawasi kinerja mereka.
"Tambah personil Wantimpres ahli ekonomi untuk mengawasi kinerja Menkeu dan Menteri BUMN dibalik kenaikan Harga BBM," tukasnya.
[rmol]