logo

10 Juni 2018

Tanggapi Orasi AHY, Fahri Hamzah: Jangan Mau Belok ke Isu yang Dibuat oleh Robot

Tanggapi Orasi AHY, Fahri Hamzah: Jangan Mau Belok ke Isu yang Dibuat oleh Robot


www.gelora.co – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah tampak menanggapi orasi AHY yang diunggah oleh Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari postingan akun Twitter Fahri Hamzah, Minggu (10/6/2018).

Menurut Fahri Hamzah, isu yang disampaikan oleh AHY sudah benar.

Ia pun mengimbau agar AHY tidak mau dibelokkan ke isu insfrastruktur yang dibuat oleh robot.

@dedeyusuf_1: Isu kedua lapangan kerja.

@Fahrihamzah: Betul ketua,
Jangan mau belok ke isu Infrastruktur yg dibuat oleh robot…rakyat dapat apa?

Dibangun pakai utang…nanti dipakai oleh orang kaya yang punya mobil…

rakyat kecil jadi penonton dan nanggung utangnya…

Postingan Dede Yusuf dan Fahri Hamzah

Sementara itu, melalui akun Instagramnya, Dede Yusuf mengunggah sejumlah postingan mengenai orasi AHY.

Ia mengatakan jika sumber orasi tersebut merupakan catatan-catatan yang dikumpulkan oleh AHY selama berkeliling ke sejumlah daerah mendengarkan keluhan rakyat.

Berikut sejumlah postingan Dede Yusuf mengenai hal tersebut.

@ddyusuf66: Setelah berkunjung ke 22 propinsi, 100 Kab/kota.. AHY mendengar dan mencatat semua keluhan masyarakat di desa dan kota.

Kini malam ini, dia akan sampaikan catatan catatan suara Rakyat utk disampaikan dalam #PidatoPolitikAHY siaran langsung, LIVE di TvONE jam 20.30 wib. .
Apa yg harus dilakukan pemerintah, apa yg harus diperbaiki? Mulai dari listrik, daya beli, lapangan kerja, subsidi, THR, dll.

Ayo stay tune.!!

#OrasiAHY #pidatopolitikAHY 
#DemokratS14P #fpd


@ddyusuf66: ORASI AHY tentang Daya Beli

“Intinya, kita sepakat isu ekonomi harus menjadi prioritas bangsa saat ini. Jika kita peras isu ekonomi ini, maka ada dua persoalan utama, yaitu: daya beli dan lapangan kerja.

Pertama, daya beli.

Meski angka-angka indikator ekonomi makro relatif baik, namun pada kenyataannya di lapangan, masyarakat merasakan hal yang berbeda.

Hampir di setiap tempat yang kami datangi, rakyat berteriak, “Pak, bagaimana ini?

Harga-harga kebutuhan pokok naik! Barang-barang makin mahal.” Bahkan, ada satu perkataan seorang ibu di Jawa Tengah yang selalu terngiang di telinga saya, 
“Jangankan untuk sekolah anak, untuk hidup sehari-hari saja, susah.”

Di satu sisi, harga-harga kebutuhan naik secara signifikan. Di sisi lain, kemampuan dan kesempatan masyarakat makin terbatas untuk memperoleh penghasilan yang layak.

Sebagai contoh: di laut Pangandaran, para nelayan menunjukkan kepada saya minimnya tangkapan mereka. 
Petani garam di Kabupaten Cirebon, mengeluhkan melimpahnya garam impor.

Buruh, di berbagai tempat mengadukan upah minimum mereka yang sulit mengejar kenaikan harga barang.

Para pekerja honorer – guru dan bidan – mengadukan, ketidakpastian masa depan mereka yang tidak kunjung diangkat menjadi PNS.

Sekarang, mari kita lihat gambar besarnya.

Konsumsi rumah tangga menurun.

Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan, komponen utama dalam ekonomi kita, mewakili lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB) kita.

Ada yang berpendapat, bahwa penurunan konsumsi rumah tangga ini, akibat pergeseran pola pembelian dari ritel fisik menjadi online.

Tapi faktanya, ritel online hanya mewakili satu hingga dua persen dari nilai total penjualan barang konsumsi.

Angka ini tidak bisa menutupi turunnya pembelian ritel fisik.

Harus diakui, daya beli rakyat memang menurun.

Utamanya, rakyat berpenghasilan rendah dan kurang mampu.

Selain itu, biaya hidup dan pengeluaran rumah tangga juga terus meningkat.

Contohnya, kenaikan tarif listrik. Tarif listrik naik lebih dari 140 persen, antara bulan Desember 2016 hingga Juli 2017.

Pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 Voltase Ampere, berdampak terhadap hampir 19 juta pelanggan rumah tangga.”


@ddyusuf66: “Isu kedua lapangan kerja.

Pekerjaan bukan hanya soal memperoleh pendapatan.

Tetapi, juga harga diri dan penerimaan sosial. Itulah sebabnya, pengangguran dan lapangan kerja selalu menjadi persoalan sensitif. 
Ketika saya bertemu dengan masyarakat, banyak di antaranya adalah anak-anak muda, generasi Milenial.

Mereka yang belum bekerja, merasa cemas, apakah mereka bisa menemukan pekerjaan yang baik? 
Sedangkan mereka yang sudah bekerja merasa khawatir, apakah mereka bisa terus bekerja?

Secara kuantitas, lapangan kerja yang tercipta setiap tahunnya, belum bisa mengimbangi jumlah pencari kerja baru.

Dalam hal kualitas angkatan kerja, kita juga masih punya PR besar. 
Lebih dari 50 juta orang angkatan kerja kita berpendidikan sekolah dasar.

Dengan fakta ini, rasanya tidak mudah bagi kita untuk bersaing dalam kompetisi global. 
Saudara-Saudara,

Isu lain yang saya temui adalah kekhawatiran tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kaum buruh dan pekerja yang saya temui di lapangan, mengkritisi Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang dirasakan kurang berpihak pada mereka.

Baru-baru ini, saya kembali dari Kendari Sulawesi Tenggara.

Saya melihat sendiri, betapa banyak TKA yang bekerja di sana. 
Bukan hanya sebagai tenaga ahli atau dalam kapasitas manajerial saja, tetapi juga pada tingkatan buruh, supir, dan pekerja lapangan lainnya.

Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya mampu dilakukan oleh tenaga kerja kita.

Ini dikonfirmasi oleh hasil investigasi Lembaga Ombudsman tahun 2017, terkait isu TKA ilegal di berbagai provinsi.

Ombudsman menemukan terjadinya diskriminasi perlakuan, hingga gaji yang tidak berimbang antara TKA dan tenaga kerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama. 
Bayangkan, dalam sebulan, supir TKA dapat 15 juta rupiah, sedangkan, supir tenaga kerja kita hanya dapat lima juta rupiah saja. 
Saya tekankan, ini soal rasa keadilan. Kita wajib mendahulukan hak rakyat, memperoleh kesempatan kerja di negeri sendiri. 
Kita tidak anti asing, tapi kita tidak terima jika rakyat dikalahkan, dinomorduakan atau hanya jadi penonton di negeri sendiri.”


[tn]

Loading...
loading...