www.gelora.co - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof Suteki SH MHum mulai Rabu (6/6) dinonaktifkan sebagai Ketua Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum (MIH) Undip.
Keputusan penonaktifan guru besar hukum itu berdasarkan SK Nomor 223/UN7.P/KP/2018 yang diteken Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum tertanggal 6 Juni 2018.
Suteki dinonaktifkan karena dianggap mendukung dan membela ormas Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI) dan anti-Pancasila.
Padahal sang guru besar ini mengajar Pancasila.
"Kalau tidak percaya coba ditanya anak-anak didik saya. Apakah pernah saya mengajari anti-NKRI Anti-Pancasila? Bagaimana mungkin pengajar Pancasila, kemudian mengatakan kamu jangan Pancasilais" kata Prof Suteki.
Meski demikian, keputusan telah dijatuhkan dan dia untuk sementara dinonaktifkan.
Melalui akun Facebooknya, Prof Suteki membuat tulisan, di antaranya berisi:
Alhamdulillah, sesuai dgn SK Rektor No. 223/UN7.P/KP/2018 per tgl 6 Juni 2018, saya dibebaskan sementara dari tugas:
1. Kaprodi MIH
2. Ketua Senat FH
3. Anggota Senat Undip.
Prof Suteki Bantah Tulisan Prof Mahfud
Melalui blog pribadinya, Prof Suteki juga membantah tulisan Prof Mahfud MD yang menolak Khilafah.
Dia juga menantang para pihak yang menolak Khilafah apakah berani menyatakan kepemimpinan pada era Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin itu salah?
Berikut tulisan lengkap Prof Suteki.
Mimpi Model Khilafah Di Tengah Dunia Demokrasi
Mei 28, 2017
Suteki - Saya sudah membaca artikel Prof. Dr. Mahfud MD tentang MENOLAK KHILAFAH.
Saya mendapat kesan bahwa khilafah tidak cocok dengan sistem masyarakat sekarang yang berada dalam pola demokrasi modern--- yang menurut saya juga makan berapa juta korban utk mewujudkannya.
Dengan dalih demokrasi, berapa juta orang terbunuh, tersiksa, terhina juga... Situasi dan kondisi masyarakat kita bukan tdk mungkin berulang, terulang hanya bentuk-bentuk perwujudannya yang berbeda.
Jaman jahiliyah pun bisa terulang pada zaman sekarang. Benarkah sistem pemerintahan khilafah tidak bisa bermetamorfose pada zaman sekarang?
Memang benar tidak ada pedoman baku dalam khilafah, namun tidak bisakah dari sekian kekhalifahan itu diambil modus vivendinya?
Kalau kita mau, apa yang tidak bisa dibicarakan? Tapi kalau kita sudah antipati, apa yang bisa dibicarakan?
Pertanyaan saya: Klo sistem khilafah salah, tidak disukai oleh umat Islam sekali pun, beranikah kita menyatakan bahwa khilafah pada saat Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu salah?
Tampaknya perjalanan untuk sistem pemerintahan negara khilafah di Indonesia pun menemui jalan terjal berliku.
Why?
Karena ada satu hal pokok yang mengganjal, yaitu: yakinkah kita dengan syariat Islam itu sendiri?
Kita ini sering mengambil hukum Islam dalam hal-hal yang menurut kita baik, enak, nyaman kalau perlu yang menguntungkan kita.
Tidak mau yang susah-susah apalagi berisiko. Hukum Islam kita tempatkan seperti WARUNG MAKAN PRASMANAN. Saya pun masih bersikap seperti itu.
"Sing kepenak dienggo, sing ora kepenak..ditinggal" (Yang nyaman dipakai, yang tidak nyaman untuk kita ditinggalkan). Kalau sikap kita, sebagian besar kita masih seperti ini... MUSTAHIL MODEL KHILAFAH bisa diwujudkan.
Jadi, pertama yang harus ditancapkan adalah: kesadaran untuk menerima syariat Islam dalam kehidupan kita.
Mimpi tentu boleh, karena banyak realitas kini yang terwujud karena diawali dari sebuah mimpi.
Seperti diketahui, Suteki menjadi perhatian publik seiring sejumlah statusnya di media sosial yang dinilai pro ormas HTI. Suteki menjadi saksi ahli dari HTI saat sidang di PTUN Jakarta.
PTUN Jakarta telah menolak upaya perlawanan HTI atas pencabutan izin oleh pemerintah pada 16 Mei 2018.
Atas putusan PTUN Jakarta itu, HTI mengajukan memori banding yang diumumkan sang kuasa hukum, Yusril Ihza Mahendra pada 4 Mei 2018.
[tn]