www.gelora.co – Ahli Hukum dan Tata Negara, Mahfud MD membocorkan gaji Komisaris BUMN, Gubernur Bank Indonesia hingga Gubernur DKI Jakarta.
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Youtube ILC dengan judul “BPIP: Apa Pentingnya Buat Kita?” yang diunggah pada Selasa (5/6/2018).
Mulanya, Mahfud MD menjelaskan sejarah berdirinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
“BPIP ini merupakan ide pemerintah Presiden Jokowi untuk menjawab follow up dari pertemuan 7 lembaga negara di tahun 2011, itu sebelum pak Jokowi jadi presiden, masih di era pak SBY, saat itu ada keprihatinan, reformasi 10 tahun namun nilai pancasila sudah mulai luntur,” ujarnya.
Mahfud MD menceritakan bahwa saat itu, pak SBY menyimpulkan pemerintah harus memberikan pengarahan kepada masyarakat soal pancasila.
Guru Besar UII itu juga mengatakan dari hasil pertemuan itu, MPR membuat 4 pilar kebangsaan.
Lalu, MK membuat pusat studi pancasila dan konstitusi dan saat ini masih terus berjalan, gedunganya di Cisarua.
Namun, menurutnya, di pemerintah sosialisasi pancasila macet.
“saat itu, pemerintah mau memberikan kewenangan pancasila ke Lemhanas, tapi Lemhanas tidak mau takut dituduh jadi BP7, sehingga pemerintah tidak berbuat apa-apa samapi SBY berhenti,” ujarnya.
Setelah itu, Mahfud MD menilai adanya pengikisan nilai-nilai pancasila.
Data itu, Mahfud MD dapatkan melalui beberap survei.
“87 persen penduduk menghendaki pancasila, 9 persen ingin pancasila diganti negara islam, 9 persen itu jumlahnya 24 juta penduduk, sementara 4 persen bilang tidak tahu” ujar mantan ketua MK.
Setelah itu, Mahfud membeberkan jika 101 masjid yang didirikan oleh BUMN, 41 khatib ceramahnya intolen, 8 orang dari 41 itu dan tidak mau negara kebangsaan.
Setelah itu, mahfud membeberkan penelitian Haedar Nasir yang mengatakan gerakan mengubah pancasila menjadi negara islam ada tiga yaitu HTI, Majelis Mujahidin Indonesia dan KPPSI di Sulawsi Selatan.
Setelah itu, Mahfud MD menyebut jika ketidakadilan membuat sekelompok orang ikut bersama orang orang radikal.
“Saya juga terkadang berteriak, seorang yang ingin berterika sebagain besar karena ingin protes, karena merasa tidak ada keadilan di negeri ini,” ujar Mahfud.
Setelah itu, Mahfud MD membantah jika ia kerap membela Jokowi.
“saudara jangan katakan, sekarang Mahfud MD kerap membela Jokowi sejak diangkat jadi BPIP, lalu sering membenarkan, itu tidak benar, tahun-tahun sebelumnya saya sudah menuliskan tentang pancasila, sejak tahun 2007,” ujar Mahfud.
Mahfud mengaku ia ikut BPIP karena hal itu merupakan idenya yang ia tulis sejak 2003.
Setelah itu, Mahfud MD menceritakan soal hak keuangannya selaku BPIP.
Mahfud MD menilai bahwa besar 100 juta itu bukan merupakan gaji, ia berjanji jika mendapat gaji sebesar itu maka ia akan kembalikan.
Mahfud mengatakan jika setiap pejabat pemerintah itu memiliki standar gaji.
Kemudian, mahfud MD membandingkan gaji BPIP dengan pejabat lainnya.
“Itu hak keuangan yang diterima BPIP itu kecil jika dibandingkan dengan yang lain,” ujarnya.
Mahfud mengatakan jika komisaris BUMN lebih dari 200 juta.
Gubernur BI 199 juta.
Ketua MA dan MK mendapatkan 125 juta perbulan ditambah Dana Operasional Pimpinan (DOP)
Setelah itu, Mahfud MD menyebut Gubernur DKI Jakarta mendapatkan DOP 4,5 Miliar perbulan.
Setelah itu, Mahfud mengatakan jika dari dulu ia kerap protes soal gaji yang diterima pejabat semenjak ia duduk di ursi DPR.
saat itu, Mahfud mengaku menerima gaji yang sangat banyak. [tn]