www.gelora.co - Kementerian Perdagangan kembali mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton. Ini merupakan kedua kalinya Kemendag mengeluarkan izin impor beras, sebelumnya impor beras dilakukan pada jumlah yang sama di awal tahun ini.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau yang kerap dipanggil Buwas, menegaskan pihaknya tidak menyetujui keputusan untuk impor beras. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan rawannya ketahanan pangan negara.
"Impor saya enggak setuju. Masa pangan harus impor. Berarti negara ini rawan. Kalau makanan pokok itu aja impor, berarti ketahanan negara ini rawan," ungkap Buwas di Gedung Bulog, Kamis (17/5).
Buwas mencontohkan negara-negara lain yang juga mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok tidak pernah melakukan impor beras. Ia mengatakan, beras bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak sehingga ketersediaan, kualitas dan harga harus dapat dijaga.
"Enggak boleh beras ini sampai impor. Thailand, Vietnam, Jepang enggak pernah impor. Selalu mengandalkan dalam negeri," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan simpang siurnya data produksi dan konsumsi beras nasional. Berbagai pihak seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kerap memiliki data yang berbeda.
Padahal, semua data termasuk produksi dan kebutuhan seharusnya bisa diprediksi dan dihitung dengan baik sehingga terdapat satu data yang sama sebagai acuan.
"Saya masih gelap. Berapa produksi gabah, berapa kali panen raya. Impor satu juta ton berangkatnya dari mana? Di satu sisi Mentan bilang beras surplus. Lalu ini (impor) untuk apa, kepentingan dagang atau kepentingan apa? Konsumsi masyarakat per daerah aja bingung," ujarnya.
Menurut Buwas, seharusnya kebutuhan beras tersebut dapat dihitung mulai dari tataran paling rendah misalnya RT/RW. Sebab kebutuhan beras dapat ditentukan dengan melihat jumlah dan usia penduduk.
"Berangkat dari data yang sebenarnya. Supaya pasti kebutuhan pangan kita itu kayak apa sih. Emangnya bayi makan beras?" tutupnya. [kumparan]