3 April 2018

Permudah Izin TKA, GEPRINDO: Jokowi Terkesan Didikte Asing

Permudah Izin TKA, GEPRINDO: Jokowi Terkesan Didikte Asing

Bastian P Simanjuntak

www.gelora.co - Saat membuka rapat terbatas terkait penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar izin bagi TKA yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah. Hal ini, menurut Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) tentu saja sangat bertentangan dengan semangat Jokowi yang katanya pro rakyat.

“Selain itu, saat ini Indonesia dalam posisi over load labor force, dengan labor force atau angkatan kerja kita populasi unskill and low education masih cukup tinggi kiranya tak pantas Jokowi malah mempermudah tenaga Asing masuk ke Indonesia. Idealnya, Jokowi melakukan upgrade atau meningkatkan kualitas tenaga kerja kita agar mampu bersaing di era globalisasi saat ini,” kata Presiden GEPRINDO, Bastian P Simanjuntak, melalui rilisnya, Selasa (3/4).

Bastian mengungkapkan, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA di Indonesia tahun 2016 mencapai 74.813 orang. Sebagian besar tenaga kerja ini didominasi tenaga asal China sebanyak 21.271 orang, atau sebanyak 28,43 persen dari total TKA.

“Data ini menunjukkan bahwa TKA selama ini sudah cukup ruang dan mudah bekerja di Indonesia sehingga alasan pemerintah bahwa TKA dipersulit sehingga dibutuhkan regulasi baru adalah tidak benar,” ungkap Bastian.

Menurut politisi Gerindra DKI Jakarta itu, berbagai regulasi yang tersedia selama ini justru memberi ruang masuknya TKA ke Indoensia.  Misalnya, Pasal 42 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 36 ayat (1) Permenaker No 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Regulasi tersebut, sambung dia, memberi ruang masuknya TKA ke Tanah Air namun untuk jabatan dan waktu tertentu. Tak hanya itu, regulasi tersebut juga memberi pesan penting, boleh TKA masuk asal adanya transfer pengetahuan ke pekerja domestik.

“Maka menjadi aneh bila Jokowi kembali akan memberi kemudahan TKA bahkan pernah menegur aparatur yang melakukan sweeping TKA beberapa waktu yang lalu. Tampak bahwa Jokowi sangat memproteksi TKA sementara pekerja domestik terus tersingkirkan bahkan cenderung diabaikan. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nawacita yang selalu didengungkan Jokowi dan pendukungnya,” tegas Bastian.

Lebih jauh Bastian menuturkan, harusnya pemerintah lebih fokus memperbanyak ruang lapangan kerja bagi warga Indonesia, memperbanyak investasi ke dalam negeri dengan harapan bertambahnya lapangan kerja. 

Selain itu, ujar Bastian, Pemerintah juga harusnya dapat memanggil anak negeri yang berada di luar negeri yang memiliki kualifikasi yang tidak kalah dengan TKA untuk kembali ke Tanah Air, agar berkarya di Indonesia. Menurut dia, langkah ini jauh lebih penting daripada mewacanakan menderegulasi peraturan dengan mempermudah TKA masuk ke Indonesia.

“Geprindo jadi curiga, jangan-jangan ada intervensi investor asing dalam menyusun kebijakan-kebijakan pemerintah, atau lebih buruknya kabinet jokowi mungkin saja telah terinfiltrasi oleh kegiatan intelijen asing yang masuk melalui sistem demokrasi langsung, dimana untuk merebut kekuasaan perlu dukungan logistik yang memadai dari perushaaan-perusahaan berbendera indonesia namun sebenarnya perusahaan-perusahaan tersebut sahamnya sebagian di miliki oleh BUMN negara-negara lain,” beber Bastian.

Untuk itu, ditegaskan kembali oleh Bastian, agar rakyat Indonesia tidak menaruh curiga pada pemerintahan Jokowi yang seolah-olah di dikte oleh investor asing, maka Jokowi harus berani mengambil keputusan yang pro negara dan pro rakyat bukan malah sebaliknya.

“Saatnya membuktikan kepada siapa anda berpihak? Kita sudah masuk tahun politik, jika Jokowi masih saja pro investor asing, geprindo yakin jokowi akan ditinggalkan para pendukungnya yang masih merah putih,” tutup Bastian. [swa]

under construction
loading...