Iriana Minta Ibu PKK tak Berpolitik, Pengamat: Meng-counter Gerakan ‘Emak-emak Ganti Presiden 2019’

Iriana Minta Ibu PKK tak Berpolitik, Pengamat: Meng-counter Gerakan ‘Emak-emak Ganti Presiden 2019’

Gelora News
facebook twitter whatsapp


www.gelora.co - Larangan ibu negara Iriana Joko Widodo agar ibu-ibu PKK tidak ikut berpolitik, bisa dimaknai sebagai bentuk ketakutan penguasa atas gerakan massif kaum ibu (emak-emak) yang turut menggalang “2019 Ganti Presiden”.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Ahmad Lubis  (12/04). “Ini bentuk ketakutan dengan adanya gerakan emak-emak yang ingin ganti Presiden di 2019. Padahal gerakan emak-emak yang ingin ganti Presiden sangat militan dan tanpa bayaran. Mereka juga sering unjuk rasa di jalanan,"  ungkap Lubis. 

Menurut Lubis, permintaan Iriana Jokowi agar ibu-ibu PKK tidak berpolitik bisa dipersepsikan sebagai upaya untuk meng-counter gerakan emak-emak ganti Presiden. "Ibu PKK ini bisa membantu dalam mensukseskan Pilpres 2019. Ini bahasa politik Jawa," jelas Lubis. 

Lubis mengatakan, militansi emak-emak sudah teruji bahkan ada yang masuk penjara. "Walaupun masuk penjara, tetapi gerakan emak-emak akan massif dan mendapat dukungan dari masyarakat," pungkas Lubis. 

Sebelumnya, Ibu Negara Iriana Jokowi berpesan kepada PKK supaya tidak boleh terjun ke politik praktis.  "Di PKK tidak boleh berpolitik. Jadi murni di kegiatan PKK. Kalau ada yang berpolitik, mungkin Bu Ketua Umum bisa menjelaskan," ujar Iriana, Selasa (10/4).

Dalam pidato pembukaan rapat koordinasi TP PKK Pusat, Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia, Iriana berharap para ibu pengurus dan anggota PKK bisa total bekerja sesuai dengan kelompok kerja yang ada di PKK. "Jadi enggak ada istilah woro-woro nanti pilih ini. Meski suaminya berpolitik, di PKK tidak boleh berpolitik," ujar Iriana Jokowi. [itoday]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA