Fadli Zon Sebut Kompleks Parlemen Seperti Pasar Karna Hal Ini

Fadli Zon Sebut Kompleks Parlemen Seperti Pasar Karna Hal Ini

Gelora Media
facebook twitter whatsapp

www.gelora.co - Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD serta Rumah Jabatan anggota dewan dan Wisma Griya Sabha kini telah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Keberadaan aturan ini menandakan akan adanya pengetatan pengamanan di Kompleks Parlemen.

"Pengesahan peraturan DPR RI tentang pengamanan terpadu di kawasan MD3 serta rumah jabatan dan Wisma Griya Sabha," kata Ketua Sidang Paripurna, Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Selasa (10/4).

Dalam sidang paripurna, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Totok Daryanto hari ini (10/4) menjelaskan latar belakang pembentukan aturan itu.

Aturan ini berawal saat April 2015, pimpinan DPR menugaskan Baleg untuk menyusun pengamanan terpadu di kompleks MPR, DPR, dan DPD. Hal ini dilatarbelakangi adanya evaluasi pengamanan di Kompleks Parlemen yang dikategorikan sebagai Objek Vital (Obvit) Nasional, yang memiliki banyak kegiatan bersifat strategis dengan pengamanan yang tergolong longgar. Sebab, pengunjung Gedung DPR selalu banyak setiap harinya.

"Aktivitas tiga lembaga kerap tamu VIP baik mitra kerja dan VVIP tamu kehormatan. Namun kondisi pengamanan di obvitnas tersebut masih sangat longgar dan dilakukan secara parsial oleh ketiga lembaga negara tersebut meskipun berada dalam satu kawasan dan menggunakan jalur masuk yang sama," ungkapnya.

Pengelolaan terpadu disepakati dengan melibatkan tiga institusi tersebut yakni MPR, DPR, DPD dan Polri. Pembahasan ini mengerucut pada adanya nota kesepahaman (MoU) peningkatan keamanan parlemen pada 14 Februari 2017 lalu.

"MoU sudah ditandatangani Ketua DPR dan Kapolri yang dihadiri Ketua MPR dan DPD," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah bila aturan ini dianggap membatasi akses masyarakat untuk bisa menemui wakil rakyat di Kompleks Parlemen. Dia pun membandingkan dengan negara lain yang cenderung lebih ketat terhadap Kompleks Parlemen.

"Saya keliling banyak negara dan lihat Kompleks Parlemen. Salah satu yang paling bebas itu Indonesia. Di negara lain luar biasa ketatnya untuk masuk ke kantor atau kompleks parlemen itu. Mau disebut di Jepang, Amerika, Inggris, di manapun. Sementara kita ini terlalu longgar, seperti pasar," ungkap Fadli usai rapat paripurna.

Tambah Fadli, sistem pengamanan di Kompleks Parlemen juga sangat memprihatinkan. Padahal, Kompleks Parlemen adalah objek vital nasional.

"Di mana-mana yang paling protektif itu selain Istana Presiden, gedung Pemerintah, itu adalah gedung Parlemen. Itu sangat ketat sekali," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, masyarakat nantinya bisa menyampaikan aspirasinya di alun-alun demokrasi. Sebab itu, ia menolak bila disebut membatasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pada wakil rakyat.

"Di situ mau bikin orasi, mau bertemu dengan DPR kan sebenarnya bisa dengan janji dan sebagainya. Jadi enggak ada masalah. Kalau dengan masyarakat malah kita fasilitasi dengan penerimaan yang lebih baik. Kalau sekarang kan kadang-kadang ada yang jualan, ada yang ini, itu maksud saya membuat tentu kerawanan dalam keamanan kalau ada orang yang berniat buruk," ujarnya. (ma)

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA