www.gelora.co - Bawaslu mengkaji bagi-bagi sembako Presiden Jokowi yang melibatkan aparat kepolisian. Bagi-bagi sembako itu jadi sorotan karena dinilai kampanye.
"Pada saat ini kami sedang cek, sedang dikaji kami sedang dalami soal video dan viralkan, apakah boleh presiden kasih sembako, apakah pantas kalau presiden begitu, wajar nggak sih itu?" ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).
Bawaslu telah mendapatkan laporan dari masyarakat namun laporan itu tidak masuk dalam laporan resmi. Ia juga mengatakan bagi-bagi sembako itu merupakan temuan warga, bukan Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu).
"Sudah ada pantauan media, kami dapat laporan masyarakat, laporannya tapi tidak berwujud (laporan resmi). Ini temuan masyarakat dan bukan temuan Panwas, temuan Panwas kita belum dapat," katanya.
Menurutnya, saat ini presiden sebaiknya menyampaikan hasil program pemerintah yang telah dilakukan. Program pemerintah yang dapat sampaikan seperti peresmian jalan tol hingga pelabuhan.
"Kami harapkan kan sekarang tidak bagi-bagi sembako tapi menyampaikan saja apa yang sudah diwujudkan, misal jalan tol, lalu pelabuhan dan lain-lain, kalau bagi sembako itu ya dari dulu jaman Pak Harto juga orang-orang bagi-bagi sembako kan," Tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan bantuan yang diberikan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya bukan bersifat kampanye. Bantuan presiden sudah ada dari pemerintahan sebelumnya.
Hal ini menjawab tudingan soal bantuan sembako dari Jokowi sebagai kampanye yang tengah jadi viral. Foto dan video yang viral itu berupa kupon sembako bercap Polres Sukabumi-Polsek Palabuhanratu, tas bertulisan 'Bantuan Presiden', hingga video polisi dan anggota TNI yang membagikan tas tersebut.
"Sebelum pemerintahan ini juga sudah seperti itu, dulu warnanya gini, sekarang warnanya gini," jelas Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/4). (dtk)