 |
| Darmin |
www.gelora.co - Terkait utang pemerintahan Joko Widodo tembus Rp4 triliun, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyindir utang pemerintahan sebelumnya. Waduh.
Kata Darmin, pemerintah 'zaman now' konsisten menyelesaikan utang-utang era dulu alias 'zaman old'. Artinya, pemerintahan Jokowi tak hanya mikirin bagaimana menambah utang baru. "Pemerintah juga membayar utang, termasuk utang-utang terdahulu," kata Darmin di Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Ia menegaskan, total outstanding utang pemerintah yang telah mencapai Rp4.034,8 triliun, merupakan akumulasi utang pemerintahan sebelumnya. Di mana, utang tersebut tetap harus dibayar dalam jangka panjang.
Selain itu, kata Darmin, pengelolaan utang Indonesia dalam keadaan baik dan tidak ada persoalan mengenai hal tersebut, apalagi tidak ada utang yang berpotensi gagal bayar.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih kuat, apalagi rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada pada kisaran 29,24%.
Rasio utang senilai 29,24% terhadap PDB itu terhitung masih lebih kecil daripada dengan negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi setara, seperti Vietnam senilai 63,4%, Thailand (41,8%), Malaysia (52,7%), dan Brasil (81,2%).
Dari total utang pemerintah sebesar Rp4.034,8 triliun per akhir Februari 2018, sebagian besar utang itu didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun, atau 80,73% dari total utang pemerintah.
Penerbitan SBN itu sekitar Rp2.359,47 triliun, atau 62,62% diterbitkan dalam denominasi rupiah. Yang berdenominasi valuta asing atau valas sebesar Rp897,78 triliun, atau 18,11%.
Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27%. [inc]