www.gelora.co - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah menetapkan Joko Widodo menjadi calon presiden kembali pada Pilpres 2019 mendatang. Namun, sampai saat ini belum diketahui siapa yang akan mendampingi Jokowi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatan, dalam kongres ditegaskan bahwa guna mengawal pemerintahan negara mewujudkan Indonesia berdaulat berdikari dan berbudaya.
"Maka kongres memberikan mandat kepada Ibu Megawati pada momentum yang tepat akan mengumunkan wakil presiden. Mengingat calon presiden sudah diputuskan diawal rakernas ketiga ini," ungkapnya usai penutupan Rapat Kerja Nasional ke III di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, Minggu (25/2/2018).
Dia menerangkan, bahwa PDIP kemungkinan akan mengumumkan calon wakil presiden pada bulan Agustus 2018.
"Kita setia dengan tahapan-tahapan KPU. Di mana berhimpit Pileg dan Pilpres ini dengan Pilkada 2018 keputusan politik dengan menetapkan Jokowi jadi presiden tentu saja membawa kebijakan politik seluruh pergerakan dibawa pemilu serentak dan juga penetapan pilpres semua dalam satu nafas," jelasnya.
"Untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan bapak Jokowi untuk menjadi presiden 2019 jadi tahapanya berdasarkan KPU adalah pada awal Agustus 2018," katanya.
Dia menegaskan, Rakenas ketiga sudah menjabarkan semua keputusan politik dari Megawati. Dan untuk calon wakil presiden akan diumumkan pada momentum yang tepat.
"Berkaitan dengan calon Presiden dan wakil Presiden dalam konsepsi yang diusung oleh PDIP adalah satu kesatuan kepemimpinan untuk Indonesia raya jadi akan diumumkan pada momentum yang tepat," ucapnya.
Saat ditanya apakah sudah ada nama-nama yang akan menjadi calon wakil preseden, Hasto menerangkan, seluruh proses dialog akan dilakukan untuk mendapatkan sosok yang tepat.
"Dengan mencermati tantangan-tantangan ke depan dan bagaimana tentu saja mencari pasangan terbaik. Yang akan mendapingi Jokowi sehingga nama-nama yang beredar tentu saja sebagai negara yang demokrasi negara yang menempatkan hak yang berdaulat untuk menentukan pimpinannya seluruh nama-nama seluruh aspirasi semuanya akan didengarkan oleh PDIP," jelasnya. (sn)