Rapat Memanas, Komisi VII : Sampai Kiamat Freeport Tak Bangun Smelter

Rapat Memanas, Komisi VII : Sampai Kiamat Freeport Tak Bangun Smelter

Gelora News
facebook twitter whatsapp


www.gelora.co - Menteri ESDM Ignasius Jonan menjadi bulan-bulanan cecaran Anggota Komisi VII DPR RI. Peristiwa rapat yang memanas itu terjadi saat para Anggota Komisi VII ramai-ramai memberondong pertanyaan tentang ulah PT Freeport Indonesia yang dinilai tidak serius merealisasikan janjinya setelah dilakukan kesepakatan dengan pemerintah.

Dua hal yang menjadi sorotan anggota Komisi VII DPR adalah tentang divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% dan rencana pembangunan smelter di Indonesia. Mereka meragukan keseriusan PT Freeport Indonesia itu.

"Pak Menteri apakah pemerintah yakin dapat menguasai saham Freeport 51%?", tanya Eni Maulani Saragih, politisi Partai Golkar itu di ruang rapat Komisi VII Nusantara I Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (05/12/2017).

"Apalagi ketika saham Freeport dipegang pemerintah 51 %, artinya penguasaan management di tangan pemerintah. Apakah Freeport rela? Ini menjadi pertanyaan dasar yang perlu kita selesaikan," tandas Legislator Dapil Gresik-Lamongan itu.

Untuk diketahui, ungkap dia, dalam negosiasi pemerintah dengan management PT Freeport Indonesia, isu krusial yang menjadi alot dalam pembahasan adalah pelepasan saham 51% kepada pihak Indonesia, pembangunan smelter yang tertuang dalam UU, dan dasar kontrak kerjasama melalui IUPK bukan lagi Kontrak Karya.

Eni mengaku pesimistis dengan komitmen yang diumbar PT Freeport Indonesia terhadap pemerintah Indonesia. Sebab janji maupun rencana pembangunan smelter di Gresik hingga saat ini nyaris belum ada perkembangan yang nyata.

"Sikap ragu ini tercermin karena rentetan komitmen Freeport yang belum direalisasikan sampai saat ini. Di Gresik misalnya, yang katanya akan dibangun smelter, namun saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kab, Gresik pekan kemarin belum ada tanda-tanda akan dibangun smelter," sindirnya.

Seharusnya, menurut Eni, kelambatan pembangunan smelter bisa menjadi salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menilai konsistensi Freeport dalam memenuhi janjinya kepada pemerintah.

"Karena kekayaan alam di papua adalah milik bangsa Indonesia. Jika ingin melakukan eksplorasi dan penambangan waktu kerja sama eksplorasi, Freeport seharusnya memiliki iktikad baik dalam merealisasikan janjinya. Sehingga wajar jika kita menjadi ragu karena sikap dan langkah yang dilakukan Freeport tidak seia dan sekata," tandasnya.

Senada dengan Eni, Mercy C Barends mengungkapkan seharusnya syarat divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia tidak ada kaitannya dengan pembangunan smelter. Namun anehnya justru pemerintah seperti mengaitkannya sehingga justru akan merugikan pihak Indonesia.

Sementara itu Harry Poernomo mengaku tidak yakin PT Freeport Indonesia bisa benar-benar membangunkan smelter. "Kita lihat saja apakah sampai kiamat nanti Freeport benar akan membangun smelter atau tidak," ujar Harry yang juga politisi Partai Gerindra ini.[tsc]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA