MUI: Kalau Perlu Putuskan Hubungan Diplomatik dengan AS

MUI: Kalau Perlu Putuskan Hubungan Diplomatik dengan AS

Gelora News
facebook twitter whatsapp


www.gelora.co - Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Hubungan Luar Negeri KH Muhyidin Junaidi mengatakan Indonesia perlu memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat jika upaya mendesak AS agar membatalkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel menemui jalan buntu.

"Kita bisa putuskan hubungan diplomatik dengan AS jika tidak ada perbaikan," kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Jumat (8/12).

Dia mengatakan pemutusan hubungan diplomatik penting untuk dilakukan jika "diplomasi diam" dan "diplomasi megapon" dari Indonesia tidak membuat AS menyetop pemindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pemindahan kantor Kedubes AS ke Yerusalem merupakan bentuk pengakuan negara adidaya itu terhadap Al Quds Al Sharif sebagai ibu kota Israel. Pengakuan Yerusalem untuk Israel itu berarti AS mulai mengesampingkan solusi dua negara Israel-Palestina yang ditawarkan Persatuan Bangsa-bangsa.

Menurut dia, segala upaya MUI sebagai lembaga nonpemerintah adalah melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia dengan memberi masukan-masukan seperti rekomendasi desakan agar AS tidak mendukung pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

MUI, kata dia, tidak hanya akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kecaman tapi juga melakukan kontak dengan berbagai lembaga negara guna mencari solusi dan menekan AS dan Israel agar mengurungkan niat merealisasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dia mengatakan tindakan Presiden AS Donlad Trump soal Yerusalem adalah upaya "mengetes ombak" masyarakat dunia, terutama dunia Islam. Jika reaksi masyarakat dunia menentang maka akan pikir-pikir memainkan isu Yerusalem.

Sebaliknya, lanjut dia, jika masyarakat dunia pasif maka kemungkinan AS dan Israel akan semakin menekan Palestina karena ada indikasi aman untuk meneruskan rencana perluasan tanah Zionis. "Kalau kuat dan masif penolakannya maka dia akan 'keder'. Maka Indonesia harus memimpin penolakan. Jangan diam saja," ujarnya.[rol]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA