www.gelora.co - Beredar surat yang diduga dikirim oleh Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kepada Presiden Joko Widodo. Melalui surat itu, Novanto curhat menyampaikan beberapa poin, salah satunya dirinya merasa menjadi korban kriminalisasi karena dukungan politiknya pada Jokowi.
Anggota Fraksi PDIP Junimart Girsang menilai tak ada persoalan jika Novanto sebagai warga negara berkirim surat ke Presiden Jokowi.
"Tapi secara warga negara silakan saja enggak ada masalah kok jadi viral. Itu hak, janganlah semua dipelintir," kata Junimart di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12).
Namun untuk urusan respons, diserahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi. "Itu kembali kepada Jokowi. Kalau merasa perlu direspon silakan direspon. Kalau tidak urusan beliau lah," ujarnya.
Junimart justru menkritisi manuver KPK terhadap Setnov yang dinilai tidak berprikemanusiaan. Hal itu terlihat dari upaya jemput paksa yang dilakukan KPK di kediaman Setnov beberapa waktu lalu.
"Saya sudah katakan KPK tidak cerdas tidak punya rasa prikemanusiaan. Masak jemput tengah malam. Kan bisa pagi. Masak malam-malam," tegas dia.
Untuk diketahui, dalam surat yang beredar, Setya Novanto curhat soal kondisi yang dihadapinya saat ini. Ada beberapa poin yang disampaikan Novanto.
Pertama, Novanto curhat soal keputusannya dan Partai Golkar mendukung Jokowi sebagai Calon Presiden untuk Pilpres 2019. Dia menuturkan, keputusan itu tetap disahkan meski ada beberapa pihak yang tidak senang jika Golkar mendukung Jokowi.
Kedua, sebagai Ketua DPR Novanto berusaha mengkonsolidasi parlemen untuk memberi dukungan penuh pada program Presiden Jokowi. Dia mengaku tidak mudah melakukan itu.
Ketiga, atas keputusan itu Novanto merasa telah dikriminalisasi. Kasus lama diungkap kembali oleh kelompok tertentu. Keempat, Novanto meminta pertimbangan presiden karena kasus yang menjeratnya muncul karena keputusannya mendukung penuh Jokowi. Menurutnya, ujung dari peristiwa ini adalah menggagalkan Jokowi untuk kembali menjadi presiden. Novanto memposisikan diri sebagai warga negara yang dikriminalisasi.[mdk]