logo

14 Desember 2017

Airlangga Perintahkan Kader Golkar Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Airlangga Perintahkan Kader Golkar Dukung Jokowi di Pilpres 2019


www.gelora.co - Ketua Umum Partai Golkar yang baru Airlangga Hartarto langsung menegaskan kembali tentang posisi partainya terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dia juga meminta pengukuhan dukungan partai berlambang pohon beringin itu ke Jokowi pada Pilpres 2019.

"Partai Golkar berkomitmen mendukung pemerintah Pak Jokowi-JK sampai 2019. Dan Partai Golkar dalam Rapimnas lalu juga mendukung Bapak Presiden untuk mencalonkan pada 2019 sampai 2024. Dan kami mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk mengamankan dan mengamanatkan," ucap Airlangga Hartarto di DPP Golkar, Jakarta, Kamis (14/12/2017) dini hari.

Dia menegaskan, apa yang terjadi dalam Rapat Pleno hari ini menunjukkan Golkar bisa menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.

"Ini menunjukkan proses demokrasi di Partai Golkar berjalan sesuai tata tertib, di mana ditunjukkan bahwa Partai Golkar mengerti apa yang dikehendaki rakyat," jelas Airlangga.

Dia pun akan merajut kebersamaan dan merangkul semua pihak jika sudah sah menjadi Ketum Golkar dan berhasil memenangkan kontestasi pemilihan dalam Munaslub.

"Jadi selalu saya sampaikan kita merajut kebersamaan agar Golkar bisa bangkit," tegas Airlangga Hartarto.

Dia mengatakan, hal ini perlu dilakukan, mengingat agenda politik ke depan, di mana akan ada pilkada serentak, pileg, serta pilpres.

"Pilkada itu dalam waktu enam bulan ke depan dan agenda terkait Pileg dan Pilpres juga dalam waktu tidak lama lagi lah, tahun depan lah, bulan Agustus sudah ada calon untuk presiden. Maka tentunya ini kalau kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah mufakat terkait Munas dan lain-lain maka akan lebih baik," tutur Airlangga.

Dia membuktikan kebersamaan itu akan dibuktikan dalam Munaslub. Terlebih semuanya bisa berjalan secara musyawarah.

"Tentunya kebersamaan itu nanti akan ditunjukkan dalam Musyawarah Luar Biasa, dalam persidangan dan tentunya kepengurusan itu hasil musyawarah mufakat dengan biasanya mengatur formatur, baik dari unsur daerah maupun pusat," pungkas Airlangga.[tsc]

Loading...
loading...