GELORA.CO - Ukraina menyatakan telah menangkap tawanan perang pertama asal Indonesia. Penangkapan itu, menurut pemerintah Ukraina, terjadi di tengah peningkatan perekrutan WNI oleh Rusia untuk dijadikan tentara di garis depan pertempuran.
Pria berusia 49 tahun yang berasal dari Jawa Timur itu dibawa ke wilayah Zaporizhzhia, Ukraina, untuk ikut serta militer Rusia dalam serangan ke Ukraina.
Menurut pemerintah Ukraina, gugus tempur pria tersebut diserang drone militer Ukraina sehingga mereka kocar-kacir. Dia sempat bergerak tak tentu arah selama beberapa hari, tapi kemudian ditangkap oleh pasukan Ukraina.
Berdasarkan data pemerintah Ukraina, pria itu merupakan salah satu 283 WNI yang direkrut militer Rusia selama Januari hingga September 2026 untuk bertempur melawan Ukraina.
Jumlah ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan periode 2023-2025. Selama kurun waktu itu, jumlah WNI yang direkrut militer Rusia tidak pernah melebihi 10 orang.
Penangkapan pria itu dikonfirmasi juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang.
"Kemlu RI telah mendapatkan informasi terdapat penangkapan satu orang WNI dengan insial AS oleh otoritas Ukraina. Saat ini KBRI di Kyiv sedang mengupayakan akses kekonsuleran kepada yang bersangkutan guna melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut," ujar Yvonne dalam konferensi pers pada Rabu (11/11).
Dia menambahkan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik agar pemerintah Rusia menghentikan perekrutan WNI dalam dinas militer maupun formasi militer lainnya.
"Sampai saat ini kami terus melakukan koordinasi dan kerja sama erat dengan pihak Rusia untuk mencegah kasus ini terulang lagi di kemudian hari," jelasnya.
Apa latar belakang pria berinisial AS?
Pria berinisial AS berasal dari Blitar, Jawa Timur.
Pada 27 Mei 2026, mantan teman sekolahnya yang berinisial AA, menawarinya pekerjaan konstruksi bangunan sipil di Rusia dengan sistem kontrak.
Adapun AA bertindak atas perintah seseorang bernama Alexander, yang merekrut orang-orang untuk dikirim ke Rusia. Alexander pula yang mengatur keberangkatan AS.
Pada 22 Juli, AS bersama seseorang berinisial CK terbang ke Moskow. Di sana mereka ditempatkan di sebuah apartemen bersama dua warga Rusia.
Setelah itu, AS menandatangani kontrak pekerjaan yang dia kira konstruksi berdurasi satu tahun.
Namun pada kenyataannya, kontrak tersebut mengharuskan AS bekerja sebagai tentara untuk Kementerian Pertahanan Rusia. Dia kemudian ditempatkan di Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-39, yaitu unit infanteri Angkatan Darat Rusia.
AS dan CK baru mengetahui isi kontrak mereka sebenarnya pada 30 Juli, saat berada di bus yang membawa mereka bersama 12 orang lainnya dari Moskow ke Donetsk yang diduduki Rusia.
Menurut AS, setelah mengetahui hal tersebut, dia bersama seorang warga Indonesia lainnya berusaha melarikan diri. Namun, mereka ditangkap militer Rusia. Setelah itu, dia dipaksa menerima tato nomor identifikasi di dadanya.
AS mengaku tidak menerima pelatihan apa pun.
BBC mendapatkan informasi ini dari program layanan panggilan atau hotline 'Saya Ingin Hidup' pada Rabu (11/11).
Program yang disokong Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Pertahanan Ukraina sejak September 2022 itu diciptakan agar tentara Rusia dan warga negara asing yang direkrut militer Rusia dapat menyerah dan keluar dari medan pertempuran.
Dengan menghubungi nomor panggilan khusus (hotline) atau masuk melalui aplikasi pesan 'Saya Ingin Hidup', serdadu Rusia bisa mengatur cara terbaik untuk menyerah kepada pasukan Ukraina.
Apa yang terjadi di Zaporizhzhia?
AS dan sejumlah individu lainnya kemudian dibawa ke Oblast Zaporizhzhia untuk ikut serta dalam operasi penyerbuan.
Pada saat yang sama, Korps Pasukan Lintas Udara ke-7 Ukraina membuat klaim bahwa serangkaian operasi penyerbuan Rusia dapat dipatahkan.
Gugus tempur AS, menurut militer Ukraina, terkena serangan drone dan porak-poranda.
AS disebut sempat bergerak tak tentu arah selama beberapa hari sampai akhirnya Korps Pasukan Lintas Udara ke-7 Ukraina menangkapnya di sektor Huliaipole, wilayah Oblast Zaporizhzhia.
Korps tersebut mencatat Rusia melibatkan warga negara asing dalam operasi penyerbuan, termasuk AS. Secara khusus, Rusia dituding melibatkan tentara bayaran dari negara-negara Afrika dan Asia dalam operasi tempur di sektor tersebut.
Bagaimana nasib AS?
Pemerintah Ukraina menyatakan terdapat pertemuan antara Sekretaris Markas Koordinasi Ukraina, Brigadir Jenderal Dmytro Usov, dan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Arif Basalamah, pada Oktober lalu.
"Dalam pertemuan itu, pihak Ukraina menyatakan kesediaannya untuk mengizinkan kunjungan konsuler kepada [AS]," sebut pernyataan pemerintah Ukraina.
Secara terpisah, pemerintah Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan pada Rabu (11/11) bahwa "KBRI di Kyiv sedang mengupayakan akses kekonsuleran kepada yang bersangkutan".
Dia menambahkan, "pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat serius terhadap isu ini dan kami akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan perlindungan WNI yang bersangkutan sesuai hukum yang berlaku."
Menanggapi dugaan penipuan terhadap AS, Yvonne mengatakan:
"Kami kembali menegaskan kepada masyarakat untuk senantiasa memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri dan terus mewaspadai berbagai tawaran pekerjaan di luar negeri dengan imbalan tidak wajar dan tidak menandatangani kontrak-kontrak yang tidak dipahami."
Bagaimana modus penipuan tawaran pekerjaan ke Rusia?
Pada 1 November lalu, kepolisian menyingkap jaringan perdagangan manusia dengan modus menjadi tentara bayaran Rusia.
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, menjelaskan 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka di antaranya adalah warga negara Rusia dan satu lainnya warga negara Ukraina.
Korbannya berjumlah 58 orang. Mereka berasal dari kumpulan perkara yang tersebar di Bareskrim Polri, Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, Polres Bogor dan Polda Jawa Barat.
Nurul mengatakan, modus TPPO yang digunakan para pelaku adalah menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan.
Para korban diiming-imingi bonus penandatanganan kontrak mencapai US$35.000 (Rp635 juta) dan gaji bulanan sekitar US$3.000 (Rp54 juta).
"Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri," kata Nurul.