GELORA.CO –- Suasana persidangan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali diwarnai ketegangan.
Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa secara tegas menolak keterangan dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dua saksi tersebut adalah pejabat Sekretariat Jenderal KPU RI Andi Bagus Makkawaru dan mantan anggota KPU DKI Jakarta Binsar S.T. Siagian.
Keduanya dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.
Namun, Tifa justru mempertanyakan kapasitas kedua saksi tersebut. Ia menilai keterangan yang disampaikan tidak didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman langsung terkait persoalan yang dipermasalahkan.
"Karena kedua saksi ini bukan saksi fakta dan apa yang disampaikan tadi tidak tahu dan tidak betul-betul menyaksikan," ujar Tifa dalam persidangan.
"Sehingga saya menolak keterangan kedua saksi," tegasnya.
Keberatan tersebut disampaikan Tifa secara langsung di hadapan majelis hakim.
Ia mempertanyakan mengapa keterangan kedua saksi dapat dijadikan bagian dari proses pembuktian apabila mereka tidak menyaksikan sendiri persoalan yang menjadi pokok perdebatan.
Tifa Pertanyakan Fotokopi Ijazah, Legalisasi hingga Sidik Jari Jokowi
Tidak hanya mempersoalkan kapasitas saksi, Tifa juga menyoroti sejumlah aspek terkait dokumen ijazah Jokowi yang menjadi perhatian dalam persidangan.
Beberapa hal yang dipertanyakannya meliputi bukti fotokopi ijazah, proses legalisasi dokumen, hingga persoalan sidik jari Jokowi.
Pertanyaan tersebut mengarah pada bagaimana dokumen persyaratan pencalonan presiden diterima dan diverifikasi oleh KPU, termasuk sejauh mana lembaga penyelenggara pemilu tersebut melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan.
Dalam keterangannya, Andi Bagus Makkawaru sebelumnya menjelaskan bahwa KPU melakukan verifikasi administratif terhadap berkas persyaratan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.
Ia juga menerangkan bahwa berdasarkan petunjuk teknis KPU, salinan ijazah yang telah dilegalisasi tetap dapat diterima meskipun tidak mencantumkan tanggal legalisasi.
Keterangan tersebut menjadi salah satu materi yang dipersoalkan oleh pihak terdakwa dalam pemeriksaan saksi.
Tifa Sempat Berdebat dengan Jaksa Penuntut Umum
Dinamika persidangan semakin terlihat ketika Tifa terlibat adu argumen dengan Jaksa Penuntut Umum di depan meja majelis hakim.
Tifa menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi dan proses pemeriksaan yang berlangsung.
Perdebatan tersebut terjadi di hadapan Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati.
Momen itu menambah ketegangan dalam persidangan yang membahas keaslian ijazah Jokowi serta proses administrasi dokumen yang digunakan dalam pencalonan presiden.
Meski Tifa secara terbuka menolak keterangan kedua saksi, keberatan tersebut tetap menjadi bagian dari dinamika pembuktian di persidangan.
Penilaian mengenai relevansi dan kekuatan keterangan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak.
Persidangan perkara ini pun menjadi perhatian publik karena menyentuh persoalan dokumen pendidikan mantan kepala negara serta mekanisme verifikasi administrasi pencalonan presiden oleh KPU.
Sumber: Wartakota
