GELORA.CO -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melontarkan sindiran tajam kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mahfud mengaku masyarakat sudah merindukan kemunculan Listyo di hadapan publik.
Bahkan, Mahfud secara terang-terangan menyampaikan keinginannya melihat mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu tampil ketika menjalani sidang etik, termasuk saat digiring dalam kondisi tangan diborgol.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary yang diunggah melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (17/11/2026).
Dengan nada menyindir, Mahfud mengusulkan agar Mabes Polri tidak menutup-nutupi proses pemeriksaan etik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Sebenarnya sih, kalau boleh usul nih saya kepada Mabes Polri, ini rakyat sudah kangen ngelihat Pak Listyo ini," kata Mahfud.
Ia bahkan ingin wajah Listyo diperlihatkan kepada masyarakat ketika menjalani proses pemeriksaan di komisi etik.
"Jadi kalau saat diadili nanti di komisi etik besok atau besok lusa itu, saya usul ditampilkanlah wajahnya. Kita sudah kangen untuk bilang, hai," ujarnya.
Tak berhenti di situ, Mahfud melontarkan sindiran yang lebih tajam.
"Saya ingin lihat wajah dia ketika dia diborgol, lalu berjalan menuju peradilan etik itu," tutur Mahfud.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai usulan dan sindiran mengenai keterbukaan serta kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum. Bukan berarti Listyo telah ditahan atau dipastikan akan diborgol dalam proses etik.
Mahfud Usul Listyo Diberhentikan Lebih Dahulu
Sebelum menyampaikan sindiran tersebut, Mahfud lebih dahulu berbicara mengenai perlunya tindakan etik terhadap Listyo.
Menurutnya, pemberhentian dari institusi kepolisian sebaiknya dilakukan lebih dahulu sebelum proses pidana berjalan.
Mahfud menilai, selama status keanggotaan dan jabatannya masih melekat, seseorang masih berhak mendapatkan fasilitas yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai jenderal.
"Memang kita usul semua itu dipecat dulu, pidananya nanti. Sekarang dia kan masih jenderal, masih punya hak rumah, punya hak dikawal," kata Mahfud.
Dalam perbincangan tersebut, Rizal Mustary juga menyoroti persoalan kesetaraan perlakuan terhadap orang-orang yang berhadapan dengan hukum.
Ia membandingkan perlakuan terhadap pejabat tinggi kepolisian dengan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang pernah diperlihatkan kepada publik dalam kondisi diborgol ketika digiring menuju ruang pemeriksaan.
Mahfud sependapat bahwa keterbukaan proses hukum perlu ditunjukkan agar masyarakat melihat tidak ada perlakuan istimewa berdasarkan pangkat maupun jabatan.
Ia juga mengingatkan masyarakat pernah begitu akrab melihat Listyo tampil di hadapan awak media, bahkan ketika menyampaikan keterangan hingga larut malam.
"Tapi memang rakyat sudah kangen pada Pak Listyo yang dulu setiap hari, tengah malam pun muncul dengan gagahnya. Nah, sekarang monggo, senyum di depan publik kayak dulu," sindirnya.
Kasus Penyadapan Prabowo dan Pertanyaan soal Kepentingan Politik
Dalam perbincangan tersebut, Mahfud juga menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama Listyo Sigit.
Menurut Mahfud, persoalan penyadapan tidak cukup dilihat sebatas aktivitas teknis pengambilan informasi.
Penyidik perlu mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang menggunakan hasil penyadapan, serta kepentingan apa yang berada di balik aktivitas tersebut.
Ia mempertanyakan kemungkinan hasil penyadapan digunakan untuk kepentingan politik di luar urusan internal kepolisian.
Mahfud juga menyoroti dugaan adanya aktivitas penggalangan opini melalui media sosial yang disebut berkaitan dengan upaya memengaruhi persepsi publik terhadap program pemerintah.
Karena itu, ia mendorong penyidikan dilakukan secara transparan dan tidak berhenti pada orang-orang yang menjalankan operasi di lapangan.
Dalam konteks tersebut, Mahfud mengingatkan pentingnya mengungkap kemungkinan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari informasi hasil penyadapan.
Namun, dugaan mengenai kepentingan politik maupun keterlibatan pihak lain tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
Mahfud Bahas Pengunduran Diri Gibran, Persoalan Hukum Dinilai Belum Selesai
Selain kasus penyadapan Prabowo, Mahfud dalam podcast tersebut juga membahas dinamika politik setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Mahfud menilai pengunduran diri tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang berkaitan dengan proses pencalonan maupun penggunaan fasilitas negara selama seseorang menjabat.
Ia bahkan membuka kemungkinan masyarakat menempuh gugatan kelompok atau class action apabila terdapat dasar hukum untuk mempersoalkan fasilitas negara yang telah digunakan.
"Kalau ada yang iseng bisa ngajukan class action, gugat itu agar dikembalikan semua yang pernah dipakai untuk negara," kata Mahfud dalam pembahasan mengenai konsekuensi hukum pengunduran diri Gibran.
Menurut Mahfud, persoalan hukum harus tetap ditelusuri meskipun situasi politik dan jabatan seseorang sudah berubah.
Sementara itu, dalam pembahasan dugaan penyadapan, Mahfud menyoroti kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih luas di balik pengambilan informasi terhadap Presiden Prabowo.
Dua isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan Mahfud mengenai dinamika kekuasaan dan penegakan hukum di Indonesia. Namun, ia tidak menyatakan bahwa dugaan penyadapan merupakan penyebab langsung pengunduran diri Gibran.
Penegakan Hukum Jangan Berhenti pada Pejabat Lapangan
Bagi Mahfud, persoalan utama dalam perkara penyadapan adalah memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan bukti yang ditemukan.
Ia meminta aparat tidak hanya menindak pelaksana teknis, tetapi juga mengusut pihak yang diduga memberikan perintah maupun menggunakan hasil penyadapan untuk kepentingan tertentu.
Sindiran mengenai keinginannya melihat Listyo tampil di hadapan publik saat menjalani sidang etik juga berkaitan dengan tuntutan transparansi tersebut.
Mahfud menegaskan, dirinya sedang menyampaikan usulan kepada Mabes Polri, bukan melontarkan kritik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan.
Pesan yang ingin disampaikan adalah penegakan hukum harus berlaku setara, termasuk terhadap mereka yang pernah menduduki jabatan strategis.
Publik kini menanti bagaimana proses pemeriksaan etik dan penyidikan dugaan penyadapan tersebut berjalan, serta sejauh mana aparat berani membuka perkembangan perkara yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit
Sumber: Wartakota
