GELORA.CO - Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengungkap sosok baru berinisial TK.
Namanya mencuat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran Irjen Ahrie Sonta Nasution dalam memerintahkan kegiatan pengawasan atau surveillance.
Sosok TK disebut dalam pemaparan Suyudi saat rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis, (12/11/26). Namun, Kapolri belum mengungkap identitas TK maupun siapa pihak yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
Dalam perkara ini, Ahrie diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga melaporkan hasilnya kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ahrie diketahui pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri pada (7/10/25) hingga (1/10/ 26).
"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada (7/10/25) sampai dengan (1/10/26) diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," kata Suyudi.
Dalam pengungkapan di hadapan anggota DPR, Suyudi juga membeberkan dugaan penggunaan jalur internal atau jalur atensi untuk menjalankan penyadapan tanpa prosedur resmi.
Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, nomor telepon yang menjadi sasaran dimasukkan ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," katanya.
Tak hanya itu, Ahrie juga diduga berupaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Dia disebut memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan, termasuk membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah.
"Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX," ujarnya.
Dugaan aktivitas tersebut kemudian memunculkan kecurigaan pelapor hingga perkara dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada (30/10/26). Identitas pelapor dirahasiakan dan laporan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Dalam perkembangan penyidikan, Ahrie ditetapkan sebagai tersangka pada (1/11/26) dan ditahan sehari kemudian.
Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Bareskrim Polri sejauh ini telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Penyidik juga menyita sejumlah perangkat elektronik serta dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyadapan tersebut.