GELORA.CO – Pakar hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Prof. Sugianto menegaskan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurutnya, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tidak bisa dilakukan sepihak oleh Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, konstitusi mengatur Presiden hanya berwenang mengusulkan dua calon, sedangkan keputusan memilih pengganti berada di tangan MPR.
"MPR memiliki tanggung jawab konstitusional setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Presiden harus mengusulkan dua orang calon, sementara kewenangan memilih satu di antaranya berada pada MPR," kata Sugianto, kepada Monitorindonesia.com Minggu (15/11/2026).
Dia menjelaskan, mekanisme penggantian wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam beleid itu, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan untuk mencegah kekosongan kekuasaan sekaligus menjaga keberlangsungan pemerintahan.
"Ketentuan tenggat waktu paling lama 60 hari dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan atau vacuum of power," ujarnya.
Dia menambahkan, meskipun setelah amendemen UUD 1945 kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, lembaga tersebut tetap memiliki kewenangan khusus dalam proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden tidak bisa menunjuk wakil presiden secara sepihak. Sebaliknya, MPR juga tidak memiliki kewenangan mengusulkan calon sendiri karena dua nama calon harus berasal dari usulan Presiden.
Setelah memilih satu nama, MPR juga berwenang melantik wakil presiden terpilih. Masa jabatan pengganti tersebut hanya berlangsung hingga berakhirnya masa jabatan wakil presiden yang digantikan.
Namun, Sugianto menegaskan proses tersebut harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional, termasuk tahapan yang berkaitan dengan pernyataan pendapat DPR dan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi apabila pengunduran diri diproses melalui mekanisme pemberhentian.
Sugianto juga menekankan, Presiden Prabowo sebaiknya terlebih dahulu berkomunikasi dengan partai politik pengusung maupun gabungan partai politik pendukung pemerintahan sebelum mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
"Presiden Prabowo Subianto harus mengundang ketua umum partai politik pengusung untuk membahas calon wakil presiden pengganti," pungkasnya
Sumber: monitorIndonesia