Mewaspadai Skenario Pelaku Sebenarnya Skandal Penyadapan Ilegal: "Intellectual Dader"

Mantan Kapolri yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian makin disorot dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Secara mengejutkan muncul nama mantan Kapolri lain, Idham Aziz.

Nama Idham Aziz mendadak muncul pasca ketidakhadirannya saat 10 mantan Kapolri bertemu Presiden Prabowo, Ahad 8 November 2026 di Hambalang.

Sengaja atau ada skenario lain? Menutupi nama mantan Kapolri yang selama ini sudah lama beredar di masyarakat terkait penyadapan ilegal? Wallahua’lam Yang jelas ketidakhadiran Idham Aziz memunculkan spekulasi baru.

Adalah Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD pertama kali yang mengungkapkan penangkapan sejumlah Irjen hingga Kombes di rumah mantan Kapolri terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut Mahfud MD, rumah mantan Kapolri yang dimaksud bukan milik Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lalu rumah mantan Kapolri Tito Karnavian atau Idham Aziz? Atau sekadar pengalihan isu untuk menutupi mantan Kapolri yang dimaksud? Entahlah.

Mantan Kapolri Idham Aziz satu-satunya mantan Kapolri yang tidak hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang kemarin. Ada apa?

Belum ada penjelasan terkait ketidakhadiran mantan Kapolri Idham Aziz. Nama Idham Aziz mengingatkan kita akan peristiwa pembantaian dan pembunuhan 6 Laskar FPI yang kejadiannya saat Idham Aziz menjabat Kapolri.

Spekulasi liar berkembang. Benarkah nama mantan Kapolri Tito Karnavian atau Idham Aziz dikait-kaitkan dengan mantan Kapolri yang diungkap Mahfud MD?

Rumah mantan Kapolri lain selain Listyo Sigit Prabowo tempat penangkapan pada Selasa, 3 November 2026 dinihari, kata Mahfud MD. Ahad 8 November 2026 Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin membantah mantan Kapolri Tito Karnavian maupun Idham Aziz ikut diciduk Polisi.

Karena itu, kita tidak boleh terburu-buru menarik kesimpulan bahwa Tito Karnavian atau Idham Aziz terlibat dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Bisa saja ada skenario intelektual dader untuk melindungi pelaku yang sebenarnya.

Mungkin saja aktor intelektual skandal penyadapan ilegal sedang merancang, meminjam Andi Syahputra dalam percakapan di sebuah group WhatsApp, apa yang disebut dengan intellectuele dader.

Intellectual dader adalah rencana kebohongan, pengaturan situasi, atau alur terstruktur yang sengaja dibuat agar sebuah kejahatan berjalan mulus atau agar pelaku aslinya tidak terdeteksi.

Yang jelas. Publik makin penasaran. Di depan panggung tampak Kapolri dan Presiden Prabowo sedang konsolidasi. Termasuk pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 mantan Kapolri Ahad, 8 November 2026 di Hambalang.

Beberapa hari lalu Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerima dukungan moral dan apresiasi dari mantan Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) atas ketegasan Kapolri dalam mengusut kasus penyadapan yang melibatkan oknum internal kepolisian.

Dukungan dari mantan Kapolri dan mantan Dankorbrimob memperkuat spekulasi bahwa skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo bakal menyeret nama-nama yang telah beredar dan jadi percakapan publik.

Skandal penyadapan ilegal bukan hal sepele. Banyak yang menyamakan dengan peristiwa 61 tahun lalu, G30S/PKI tahun 1965. Sehingga perlu dukungan semua pihak termasuk mantan elit Polri. Mantan Kapolri dan mantan Presiden ikut disebut-sebut dalam skandal yang memalukan itu.

Publik berharap skandal terbesar dalam sejarah Indonesia ini; penyadapan ilegal dibuka secara transparan. Presiden Prabowo dan Kapolri Suyudi Ario Seto tidak perlu ragu untuk membuka dugaan keterlibatan mantan Kapolri dan mantan Presiden.

Tentu saja agar tidak jadi fitnah. Jangan sampai isu keterlibatan mantan Kapolri Tito Karnavian yang saat ini jadi menterinya Presiden Prabowo terus menjadi spekulasi dan bola liar.

Kalau memang ada bukti keterlibatan tinggal diungkap. Tidak perlu ragu. Rakyat bersama Presiden dan Polri dalam mengungkap skandal terbesar di negeri ini yang konon melibatkan nama-nama besar penguasa di kepolisian sebelumnya.

Wallahua’lam bish-shawab