GELORA.CO - Polemik terkait keabsahan ijazah SMP Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di media sosial. Kali ini sorotan tertuju pada nama penandatangan dokumen tersebut.
Berdasarkan foto ijazah yang beredar dan dibahas di platform X (Twitter), dokumen SLTP Negeri 1 Surakarta atas nama Gibran Rakabuming Raka ditandatangani oleh Dra. Hj. Sri Harini (NIP 130242969) selaku Kepala Sekolah, tertanggal 21 Juni 2002.
Namun, sejumlah unggahan dan penelusuran netizen menyebut bahwa Dra. Hj. Sri Harini pada tahun 2002 justru menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Surakarta, bukan SMP Negeri 1 Surakarta. Data yang dikutip dari buku panduan atau arsip sekolah SMPN 9 Surakarta menyebutkan masa jabatan beliau di sekolah tersebut berlangsung dari 2002 hingga 2005. Beberapa sumber akademik (termasuk tesis) juga mencantumkan nama yang sama dalam daftar kepala sekolah SMPN 9 Surakarta periode tersebut.
Klaim ini memunculkan pertanyaan: apakah orang yang sama merangkap jabatan, terjadi kesalahan administratif, atau terdapat ketidaksesuaian pada dokumen. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak SMP Negeri 1 Surakarta mengenai identitas dan penempatan Dra. Hj. Sri Harini pada tahun 2002.
Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 1 Surakarta saat ini, Wuryanti, telah berulang kali menegaskan bahwa Gibran merupakan alumni resmi sekolah tersebut dan lulus pada 2002. Ia juga menyatakan bahwa ijazah, buku nilai, dan buku induk Gibran masih tersimpan di sekolah. Konfirmasi serupa sebelumnya juga disampaikan oleh pihak sekolah dalam menanggapi keraguan yang dilontarkan oleh sejumlah pihak, termasuk Dokter Tifa.
Waduh... Piye iki?? Nama orang yg tanda tangan di STTB SMP fufufafa ternyata tercatat tahun 2002-2005 jadi Kepsek di SMPN 9 Surakarta Orang yg berbeda? Rangkap jabatan? Tanda tangan diwakili Kepsek tetangga? 🤷♂️🤷🤷♀️ https://t.co/1CLIvNGU5o
— 𝚋𝚕𝚊𝚗𝚔 (@blank0429) November 2, 2026
Polemik ijazah Gibran sendiri telah berlangsung cukup lama. Selain jenjang SMP, isu terkait kesetaraan pendidikan menengah atas (SMA) di luar negeri juga sempat menjadi sorotan di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan. Pihak kuasa hukum Gibran sebelumnya menunjukkan salinan dokumen pendidikan dari SD hingga S1 untuk membantah berbagai klaim.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah atau dinas pendidikan terkait kesesuaian nama kepala sekolah pada ijazah tahun 2002 tersebut. Netizen terus meminta klarifikasi agar polemik tidak terus berlarut-larut.