GELORA.CO - Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam meminta penyidik Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Menurutnya, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada pelaku teknis, tetapi harus menelusuri siapa yang memerintahkan dan berkepentingan di balik operasi tersebut.
Saiful mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi sebagai aktor utama penyadapan. Namun, kemungkinan keterlibatan Jokowi juga tidak boleh ditutup begitu saja sebelum seluruh fakta terungkap.
"Jadi, posisi saya jelas, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa aktor penyadapan adalah Jokowi, tetapi jangan pula menutup kemungkinan tersebut sebelum seluruh fakta diperiksa. Semua pihak yang memiliki keterkaitan harus terbuka terhadap proses pengungkapan yang objektif dan berdasarkan bukti," kata Saiful kepada RMOL, Senin, 9 November 2026.
Menurut Saiful, dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya, pertanyaan paling mendasar bukan sekadar siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang memberikan perintah, siapa yang berkepentingan, dan untuk tujuan apa penyadapan dilakukan.
Ia menilai, penyidik harus mengungkap motif penyadapan, apakah berkaitan dengan penegakan hukum, kepentingan intelijen negara, agenda politik, atau justru kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
"Apabila penyadapan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan dan tujuan yang dibenarkan hukum, tentu penilaiannya akan berbeda dengan penyadapan yang dilakukan secara ilegal untuk mengawasi, menekan, mengendalikan, atau menjatuhkan pihak tertentu," ujarnya.
Saiful menegaskan, nama seseorang yang muncul dalam analisis politik tidak otomatis menjadikannya sebagai pihak yang terlibat, apalagi sebagai pemberi perintah. Sebaliknya, tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dari pemeriksaan hanya karena memiliki posisi, pengaruh, atau kedekatan dengan kekuasaan.
"Keterbukaan terhadap kemungkinan bukan berarti membenarkan tuduhan tanpa bukti. Nama seseorang yang muncul dalam analisis politik tidak otomatis menjadikannya sebagai pihak yang terlibat, apalagi sebagai pihak yang memberikan perintah. Sebaliknya, tidak boleh pula ada pihak yang secara otomatis dikecualikan dari pemeriksaan hanya karena memiliki posisi, pengaruh, atau kedekatan dengan kekuasaan," tegasnya.
Lebih jauh, Saiful mengingatkan bahwa pelaksana penyadapan di lapangan belum tentu merupakan pihak yang memiliki kepentingan terbesar terhadap hasil operasi. Bisa saja mereka hanya menjalankan instruksi, sementara perencanaan dan pengendalian berada di tangan pihak lain.
Karena itu, penyidik diminta menelusuri rantai komando, sumber perintah, aliran informasi, pihak yang menerima hasil penyadapan, hingga siapa yang memperoleh keuntungan dari informasi tersebut.
"Harus ditelusuri pula rantai komando, sumber perintah, aliran informasi, pihak yang menerima hasil penyadapan, serta siapa yang kemudian memperoleh keuntungan dari informasi tersebut," ungkapnya.
Saiful kemudian mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang berada di balik operasi penyadapan tersebut. Menurutnya, pengungkapan penerima manfaat dan pengendali operasi sama pentingnya dengan mengungkap para pelaku yang menjalankan penyadapan.
"Pertanyaan yang menurut saya sangat penting adalah siapa sesungguhnya tuan di balik penyadapan ini? Siapa yang membutuhkan informasi tersebut, siapa yang memanfaatkan hasilnya, dan siapa yang memiliki kepentingan agar informasi tertentu dapat diperoleh melalui penyadapan?" kata Saiful.
Dari perspektif hukum tata negara, Saiful menilai dugaan penyadapan ilegal juga menyangkut persoalan batas penggunaan kekuasaan negara. Apabila dilakukan tanpa dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah, penyadapan bukan semata-mata pelanggaran privasi, melainkan berpotensi menjadi instrumen untuk mengawasi dan menekan pihak tertentu.
"Setiap penggunaan kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Negara hukum tidak boleh membiarkan instrumen kekuasaan bekerja tanpa kontrol, apalagi apabila instrumen tersebut berpotensi digunakan untuk mengawasi atau menekan pihak-pihak yang dianggap berseberangan," paparnya.
Saiful meminta aparat penegak hukum membuka perkara tersebut secara transparan dan menyeluruh. Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban tanpa melihat jabatan, kedudukan, pengaruh, maupun afiliasi politik.
Ia juga mengingatkan agar jangan sampai hanya pelaksana di lapangan yang dikorbankan, sementara pihak yang memerintahkan dan menikmati hasil operasi justru tidak tersentuh hukum.
"Jangan hanya bongkar siapa yang menyadap, tetapi bongkar siapa yang menyuruh, siapa yang berkepentingan, siapa yang menikmati hasilnya, dan siapa sesungguhnya tuan di balik penyadapan tersebut. Sebab, mengungkap pelaksana tanpa mengungkap aktor intelektualnya sama saja dengan membongkar kulit persoalan, tetapi membiarkan substansi persoalannya tetap tersembunyi," pungkas Saiful.
Sumber: RMOL