GELORA.CO – Penanganan dugaan aktivitas pertambangan ilegal PT Position di Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali menjadi sorotan.
Lebih dari setahun sejak persoalan ini mencuat, perkembangan penyelidikan Polda Maluku Utara masih dipertanyakan.
Hilangnya garis polisi di lokasi yang dipersoalkan hingga belum jelasnya tindak lanjut laporan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menambah panjang daftar persoalan yang disuarakan kelompok masyarakat sipil.
Kasus ini bukan sekadar menyangkut dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin. Persoalan juga menyentuh dugaan pembukaan lahan di wilayah konsesi perusahaan lain serta penanganan laporan hukum yang dinilai belum memberikan kepastian.
Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, kembali mendesak Polda Maluku Utara membuka perkembangan penanganan perkara tersebut.
Menurutnya, sejumlah peristiwa di lokasi tambang justru menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pengawasan dan penegakan hukum.
KATAM menyoroti pemasangan garis polisi oleh Ditreskrimsus Polda Maluku Utara pada 27 Februari 2025.
Namun, ketika dilakukan pemantauan pada 28 April 2025, garis polisi tersebut disebut sudah tidak ditemukan. Portal pembatas yang sebelumnya dipasang PT Wana Kencana Mineral pada 19 Maret 2025 juga dilaporkan mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan lokasi yang sebelumnya telah menjadi objek penanganan aparat penegak hukum.
KATAM juga mempertanyakan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan Gakkum KLHK tertanggal 28 April 2025. Laporan tersebut menjadi salah satu dokumen yang disoroti dalam dugaan pembukaan lahan yang dikaitkan dengan PT Position di wilayah konsesi perusahaan lain.
Sebelumnya, pada 2 Februari 2026, KATAM melaporkan dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin terhadap PT Position ke Polda Maluku Utara.
Sepekan kemudian, tepatnya 9 Februari 2026, Ps Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, Kompol Rona, menyampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan dan penyidik tengah menyiapkan jadwal klarifikasi terhadap pelapor.
Namun, hingga November 2026, belum ditemukan pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka dalam perkara dugaan pertambangan ilegal tersebut.
Kondisi ini membuat KATAM kembali mempertanyakan sejauh mana penyelidikan berjalan dan langkah hukum apa yang telah dilakukan penyidik.
Persoalan PT Position juga sebelumnya menyeret dua warga ke proses hukum setelah adanya laporan balik dari perusahaan.
Perkembangan perkara tersebut menjadi perhatian karena muncul tudingan adanya ketimpangan penanganan hukum antara warga yang berhadapan dengan perusahaan dan dugaan pelanggaran pertambangan yang dilaporkan.
Dalam perkara terpisah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 17 Desember 2025 memutus perkara dua pekerja tambang, Marsel Bialembang dan Awab Hafidz.
Keduanya dinyatakan tidak bersalah dalam perkara pemasangan patok sebagaimana diberitakan. Putusan tersebut tidak serta-merta membuktikan PT Position melakukan pertambangan ilegal, tetapi menjadi bagian dari rangkaian persoalan hukum yang menyertai konflik di wilayah tersebut.
Di tengah polemik itu, muncul pula dugaan keterlibatan anak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat itu dalam kepemilikan saham PT Position.
Isu tersebut sebelumnya disuarakan sejumlah pihak dan menjadi perhatian publik karena menyangkut potensi konflik kepentingan dalam penegakan hukum.
Namun, dugaan kepemilikan saham maupun keterlibatan keluarga Kapolri tersebut belum terkonfirmasi melalui bukti publik.
Kuasa hukum PT Position, Indra R. Maasawet, sebelumnya membantah adanya keterlibatan Kapolri maupun keluarganya dalam kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
Karena itu, kepastian mengenai struktur kepemilikan PT Position tetap perlu dibuka secara transparan agar spekulasi yang berkembang tidak menggantikan fakta hukum.
Kini, perhatian tertuju pada Polda Maluku Utara. Publik menunggu penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan, tindak lanjut laporan KLHK, serta alasan hilangnya garis polisi dari lokasi yang sebelumnya telah dipasangi tanda penegakan hukum.
Hingga berita ini disusun, belum ditemukan keterangan resmi terbaru dari Polda Maluku Utara yang menjelaskan hasil akhir penyelidikan maupun langkah hukum lanjutan terhadap PT Position. Konfirmasi dari pihak perusahaan dan Kapolri terkait perkembangan terbaru juga masih diperlukan.
Catatan, bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit saat ini terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia juga terseret dugaan makar
Sumber: monitorIndonesia
