GELORA.CO – Jejak bisnis pertambangan Windu Aji Sutanto menyimpan sejumlah persoalan yang patut dibongkar.
Mantan relawan pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Jawa Tengah itu bukan hanya pernah terseret perkara korupsi tata kelola pertambangan nikel Blok Mandiodo dengan kerugian negara sekitar Rp5,7 triliun, tetapi kini juga disorot karena dugaan hubungan bisnisnya dengan Arif Kurniawan, pengusaha yang dijuluki Raja Nikel Indonesia.
Nama Windu menjadi semakin menarik perhatian ketika rekam jejak politiknya sebagai bagian dari barisan relawan pemenangan Jokowi disandingkan dengan perjalanan bisnis pertambangan yang membawanya berhadapan dengan hukum.
Pertanyaan publik pun mengemuka: sejauh mana jejaring bisnis dan relasi yang dimiliki Windu berkembang, siapa yang berada di belakang aktivitas bisnisnya, dan apakah ada pihak lain yang selama ini menikmati keuntungan dari gurita perdagangan nikel?
Seorang pengusaha tambang yang mengaku pernah berhadapan langsung dengan Windu secara tegas menyebut Arif Kurniawan sebagai bos Windu.
"Arif ini bosnya Windu," ungkap sumber tersebut di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan itu menjadi pintu masuk untuk menelusuri lebih jauh dugaan hubungan antara kedua nama tersebut. Apalagi, Arif dikenal sebagai pemain besar dalam perdagangan bijih nikel nasional.
Sumber tersebut juga mengungkap dugaan praktik pengambilalihan tambang milik pengusaha lain dengan memanfaatkan persoalan hukum yang sedang dihadapi pemiliknya. "Dia mengambil tambang semena-mena," katanya.
Salah satu kasus yang diceritakan berkaitan dengan tambang seluas kurang lebih 200 hektare di Kalimantan. Pemilik tambang yang sedang menghadapi persoalan disebut mendatangi Windu untuk meminta bantuan penyelesaian masalah.
Windu, yang saat itu dikenal sebagai operator pertambangan, kemudian disebut meminta dokumen-dokumen pertambangan dengan alasan akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
Namun, menurut sumber itu, penyelesaian yang dijanjikan tidak kunjung datang. Lokasi tambang justru dipasangi garis polisi. Dalam situasi tersebut, Windu disebut menawarkan agar tambang yang sedang bermasalah diserahkan kepadanya.
"Sudahlah, serahkan saja tambang yang bermasalah itu," tutur sumber tersebut menirukan perkataan Windu.
Pengelolaan tambang itu kemudian disebut beralih kepada Windu. Sumber tersebut menduga pola serupa bukan hanya terjadi sekali dan menuding adanya dugaan kerja sama dengan oknum kepolisian dalam sejumlah pengambilalihan tambang.
Tuduhan tersebut masih memerlukan pembuktian dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum. Namun, keterangan itu layak ditindaklanjuti aparat penegak hukum melalui pemeriksaan saksi, dokumen perizinan, dan aliran transaksi.
Mantan Relawan Jokowi, Bisnis Nikel dan Perkara Korupsi
Status Windu sebagai mantan relawan pemenangan Jokowi di Jawa Tengah menjadi bagian penting dari penelusuran rekam jejaknya. Kedekatan dalam aktivitas politik pada masa lalu memang tidak otomatis membuktikan adanya perlindungan atau penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, ketika seorang mantan relawan politik kemudian berkembang dalam bisnis pertambangan berskala besar dan akhirnya dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi, transparansi mengenai jejaring bisnis serta relasi yang dimilikinya menjadi penting untuk diperiksa.
Kejaksaan Agung menetapkan Windu sebagai tersangka pada Juli 2023 dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan nikel Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Saat itu, ia disebut sebagai pemilik PT Kara Nusantara Investama sekaligus pemilik PT Lawu Agung Mining (LAM).
Perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama operasional antara PT Antam dan PT Lawu Agung Mining selama periode 2021–2023. Kejaksaan mengungkapkan perkara itu mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp5,7 triliun.
Pada 25 April 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Windu setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Pada September 2025, Windu kembali menghadapi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan hasil korupsi nikel. Majelis hakim menyatakan perkara tersebut ne bis in idem karena dinilai merupakan pengulangan perkara korupsi yang telah diputus sebelumnya.
Dalam pertimbangannya, hakim juga menyatakan Windu terbukti menggunakan hasil korupsi untuk membeli tiga mobil mewah serta menerima aliran uang penjualan nikel melalui rekening orang lain.
Arif Kurniawan, Raja Nikel yang Perlu Ditelusuri Jejaringnya
Sorotan berikutnya mengarah kepada Arif Kurniawan. Menurut sumber yang memberikan keterangan mengenai hubungan keduanya, jaringan bisnis pertambangan Windu disebut bermuara kepada Arif.
Nama Arif kembali mencuat setelah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Arif disebut sebagai salah satu pedagang bijih nikel terbesar di Indonesia. Ia bersama mitra bisnisnya, Edi Liu Amas, disebut memiliki kepentingan dalam sedikitnya 20 konsesi pertambangan dengan luas lebih dari 71.000 hektare.
Diduga Arif memperdagangkan sekitar sepertiga pasar bijih nikel domestik. Dengan asumsi produksi nasional dan harga patokan pemerintah, nilai perdagangan yang ditanganinya diperkirakan mencapai sekitar US$3 miliar per tahun.
Besarnya nilai perdagangan tersebut memperlihatkan betapa strategis posisi Arif dalam rantai bisnis nikel nasional.
Karena itu, Kejaksaan Agung perlu menelusuri secara mendalam dugaan hubungan bisnis Arif dan Windu. Pemeriksaan tidak cukup hanya berhenti pada perusahaan yang tercatat secara formal, tetapi juga perlu mengurai siapa pemilik manfaat sebenarnya, siapa pengendali operasional, bagaimana perpindahan pengelolaan tambang berlangsung, dan ke mana aliran uang mengalir.
Termasuk menguji dugaan keterlibatan oknum aparat dalam pengambilalihan tambang sebagaimana disampaikan sumber tersebut.
Status Windu sebagai mantan relawan Jokowi bukan bukti keterlibatan pihak politik dalam perkara pertambangan.
Namun, rekam jejak politik, bisnis, dan perkara hukumnya merupakan informasi publik yang layak ditempatkan secara transparan dalam penelusuran jaringan usaha.
Jangan sampai pengusutan korupsi nikel hanya membongkar pelaku di lapangan, sementara dugaan jaringan bisnis, pengendali modal, dan pihak yang menikmati keuntungan justru luput dari pemeriksaan
Sumber: monitorIndonesia