GELORA.CO - Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mencuat pada Rabu, 11 November 2026. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut. Gibran juga disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Perkembangan ini terjadi ketika tekanan politik terhadap posisi Gibran semakin menguat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan wacana pemakzulan dirinya.
Situasi tersebut membuat publik menyoroti dua mekanisme yang sama-sama dapat mengakhiri jabatan seorang Wakil Presiden sebelum masa tugasnya selesai, yakni mengundurkan diri dan dimakzulkan.
Meski memiliki akibat berupa berakhirnya masa jabatan, keduanya tidak bisa disamakan. Pengunduran diri berasal dari kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Gibran Mundur, Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wapres?
Pengunduran diri merupakan keputusan seorang pejabat untuk melepaskan jabatannya atas kemauan sendiri. Dalam konteks Wakil Presiden, mekanisme ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945.
Pasal 8 ayat (1) mengatur kondisi ketika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) secara khusus mengatur pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden.
Dalam aturan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran telah ditetapkan dan menimbulkan kekosongan jabatan secara resmi, proses selanjutnya adalah pengisian posisi Wakil Presiden melalui mekanisme yang diatur konstitusi.
Artinya, pengunduran diri tidak harus diawali dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Mahkamah Konstitusi. Jalurnya berbeda dengan proses pemakzulan.
Dimakzulkan Harus Melalui DPR, MK, dan MPR
Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan atau impeachment merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam konstitusi.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dimungkinkan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Prosesnya tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh DPR. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
MK kemudian memeriksa dan memutus pendapat DPR. Apabila MK membenarkannya, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna.
Karena itu, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR tidak otomatis membuat seorang Wakil Presiden langsung kehilangan jabatannya. Masih ada tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian diambil.
Perbedaan Mundur dan Dimakzulkan
Secara garis besar, perbedaan kedua mekanisme tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:
Pihak yang memulai: Pengunduran diri berasal dari kehendak Wakil Presiden sendiri, sedangkan pemakzulan diawali melalui proses politik dan konstitusional di DPR.
Alasan: Pengunduran diri dapat dilakukan atas keputusan pribadi, sementara pemakzulan harus didasarkan pada alasan yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945.
Proses: Pengunduran diri berkaitan dengan penetapan pemberhentian dan pengisian jabatan yang kosong. Pemakzulan harus melewati DPR, MK, dan MPR.
Dasar pemberhentian: Pengunduran diri bukan keputusan pemberhentian karena terbukti melakukan pelanggaran. Sebaliknya, pemakzulan merupakan proses pemberhentian berdasarkan alasan konstitusional yang diperiksa melalui mekanisme hukum.
Dengan kata lain, seseorang yang mengundurkan diri tidak serta-merta dapat disebut dimakzulkan. Begitu pula, proses pengajuan pemakzulan tidak otomatis berakhir dengan pemberhentian apabila tahapan konstitusionalnya belum terpenuhi.
Apakah Wapres yang Mundur Tetap Mendapat Pensiun?
Persoalan lain yang menarik perhatian adalah hak keuangan setelah seorang Wakil Presiden tidak lagi menjabat. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pasal 6 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran pensiun pokok tersebut mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Namun, terdapat syarat penting yang perlu diperhatikan, yakni status pemberhentian harus memenuhi ketentuan berhenti dengan hormat. Karena itu, hak pensiun tidak bisa dipastikan hanya dengan melihat adanya pernyataan atau surat pengunduran diri. Status hukum pemberhentian secara resmi tetap perlu diperiksa.
Rumah hingga Kendaraan Negara bagi Mantan Wapres
Selain pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8, hak tersebut mencakup tunjangan, biaya rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat dan keluarganya.
Mereka juga berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan milik negara berikut pengemudinya.
Meski demikian, ketentuan mengenai fasilitas tersebut secara khusus mencantumkan persyaratan berhenti dengan hormat. Dengan demikian, status pemberhentian menjadi faktor penting dalam menentukan hak yang dapat diterima setelah masa jabatan berakhir.
Sementara itu, undang-undang tersebut tidak secara terperinci menjelaskan seluruh konsekuensi terhadap hak pensiun dan fasilitas apabila seorang Wakil Presiden diberhentikan melalui pemakzulan. Karena itu, tidak tepat jika langsung menyimpulkan bahwa pejabat yang dimakzulkan otomatis kehilangan seluruh haknya ataupun pasti tetap memperoleh semua fasilitas.
Pengunduran diri Gibran dan proses pemakzulan yang sempat bergulir di DPR merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Pengunduran diri berkaitan dengan keputusan untuk berhenti dari jabatan, sedangkan pemakzulan membutuhkan pembuktian dan keputusan melalui tahapan konstitusional. Perbedaan jalur tersebut juga penting untuk menentukan status pemberhentian serta hak administratif setelah seseorang tidak lagi menduduki kursi Wakil Presiden.