GELORA.CO - Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, melontarkan pernyataan kritis terkait pengaruh dan manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai, bukan hanya partai politik yang pernah dibesarkan Jokowi yang bisa terseret dalam persoalan politik, tetapi institusi negara sebesar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun bisa mengalami hal serupa.
Pernyataan Islah tersebut menyindir dugaan kemampuan Jokowi memainkan strategi politik yang dinilainya rumit da sulit dibaca. Bahkan, menurut dia, drama dan modus politik yang digunakan Jokowi memiliki pola yang canggih.
Islah menyampaikan sindiran tersebut melalui pernyataan yang mempertanyakan bagaimana institusi sebesar kepolisian bisa ikut terseret dalam persoalan yang dikaitkan dengan manuver politik Jokowi, Rabu (4/11/2026).
Menurut Islah, jika institusi sebesar Polri saja bisa terseret dalam persoalan yang dikaitkan dengan manuver Jokowi, maka persoalan yang melibatkan lembaga lain seperti Kemendikbud, KPU, dan Bawaslu juga patut menjadi perhatian publik.
Pernyataan Islah muncul di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) menetapkan Listyo Sigit bersama dua jenderal polisi lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem penyadapan Polri tanpa proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.
Salah satu nomor yang menjadi sasaran dugaan penyadapan adalah milik Presiden Prabowo. Penyidik juga mengusut dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. L
Kasus ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan lain di balik dugaan penyadapan tersebut. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang membuktikan keterlibatan atau perintah Jokowi dalam perkara itu.
Pernyataan Islah pun menambah panjang perdebatan mengenai relasi kekuasaan, loyalitas politik, dan independensi institusi negara.
Publik kini menunggu pengusutan perkara tersebut secara transparan. Tidak hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa operasi tersebut dilakukan.