.jpeg){kind=spacer}
GELORA.CO - Wartawan senior Uni Lubis mengungkap pengalaman menegangkan saat menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Ia mengaku hampir memutuskan pulang setelah terjadi ketegangan terkait permintaannya agar wawancara dengan Presiden dilakukan secara on the record atau dapat dikutip dan dipublikasikan dengan atribusi yang jelas.
Pengalaman tersebut diceritakan Uni Lubis ketika menguraikan situasi yang dialaminya dalam agenda Presiden bersama sejumlah wartawan. Menurut Uni, persoalan bermula dari ketidakjelasan mengenai apakah pernyataan Prabowo dalam pertemuan itu boleh diberitakan secara terbuka.
Uni menegaskan, dirinya tidak ingin terjebak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan kecurigaan publik. Sebagai wartawan, ia membutuhkan kejelasan mengenai status informasi yang disampaikan Presiden, terlebih dalam pertemuan yang membahas agenda pemerintahan.
“Presiden marah ketika saya minta on the record,” ungkap Uni saat menceritakan pengalamannya di Total Politik, Senin (19/10/2026).
Ia menuturkan, Prabowo kemudian menyampaikan bahwa para wartawan diundang untuk menyaksikan rapatnya bersama pihak yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden, menurut penuturan Uni, mempersilakan dirinya meninggalkan lokasi apabila tidak bersedia mengikuti ketentuan pertemuan tersebut.
Situasi itu membuat Uni mempertimbangkan untuk pulang. Ia bahkan sempat menghubungi Najwa Shihab dan menyampaikan rencananya untuk kembali karena belum memperoleh kepastian mengenai status wawancara.
“Gue kayaknya balik lagi. Gue balik nih,” kata Uni, mengingat percakapannya saat itu.
Bagi Uni, kejelasan status wawancara bukan perkara sepele. Wartawan harus mengetahui apakah suatu pernyataan dapat dikutip secara langsung, disampaikan dengan atribusi kepada narasumber, atau hanya digunakan sebagai informasi latar belakang yang tidak boleh dipublikasikan secara langsung.
Uni juga menceritakan percakapannya dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya setelah dirinya keluar dari ruangan.
Menurut Uni, Teddy mempertanyakan sikapnya yang dinilai langsung meninggalkan situasi tersebut dengan nada tinggi.
“Tadi kenapa langsung ngegas?” demikian Uni mengingat pertanyaan yang disampaikan Teddy kepadanya.
Uni membantah anggapan bahwa dirinya berbicara dengan nada tinggi. Ia menegaskan bahwa permintaannya disampaikan secara sopan dan berkaitan dengan kepastian profesional yang dibutuhkan seorang wartawan.
“Siapa yang ngegas? Gue kan ngomongnya sopan,” ujar Uni, mengingat responsnya saat itu.
Ia menjelaskan bahwa sebelum menghadiri agenda di Hambalang, dirinya telah menyampaikan keinginan untuk datang apabila tersedia kesempatan wawancara on the record. Komunikasi awal itu dilakukan melalui Angga, tetapi menurut Uni, ketika itu belum ada jaminan yang jelas.
Pada Sabtu pagi, ia kembali menerima telepon yang menanyakan keberadaannya. Uni menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu kepastian apakah Presiden bersedia memberikan keterangan yang dapat dikutip secara terbuka.
Belakangan, menurut cerita Uni, disampaikan kepadanya bahwa Angga telah meneruskan permintaan tersebut dan Presiden bersedia melakukan wawancara on the record. Namun, persoalan teknis mengenai penyediaan kru dan peralatan untuk merekam wawancara masih harus diselesaikan.
Uni menyebut kru televisi akhirnya disiapkan oleh Sekretariat Kabinet. Ia mengingat kru yang hadir berjumlah sekitar empat hingga lima orang.
Dalam penuturannya, Uni juga menyinggung pengalaman sebelumnya ketika wartawan mengajukan pertanyaan yang membuat suasana pertemuan memanas.
Ia mengingat adanya kejadian ketika dirinya bertanya mengenai 17,8. Pertanyaan itu, menurut ceritanya, memicu kemarahan Presiden sehingga kru dan kamera diminta keluar dari ruangan.
Uni kembali menggambarkan situasi serupa dalam pertemuan berikutnya. Ia bersama Najwa Shihab disebut sudah mendekati kamera untuk bersiap merekam jawaban Presiden atas pertanyaan terkait angka tersebut.
Namun, kesempatan untuk merekam jawaban itu kembali tidak berjalan sesuai harapan.
Dalam cerita Uni, persoalan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya kejelasan aturan komunikasi antara Presiden dan wartawan, terutama ketika menyangkut pertanyaan yang sensitif atau berkaitan dengan kebijakan pemerintah.