GELORA.CO -Udara bersih, air layak, pendidikan hingga kesehatan disorot. Jika kebutuhan dasar rakyat saja dipertanyakan, lalu apa fungsi pemerintah sebenarnya?
Annete Mau dari Aliansi Ibu Indonesia melontarkan kritik terhadap pemerintah dalam aksi mahasiswa pada 28 Oktober 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.
Ia mempertanyakan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari udara bersih, air layak, pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan.
Dalam orasinya, Annete menilai pemerintah seharusnya mengelola uang pajak untuk kepentingan masyarakat.
Namun, menurut dia, berbagai persoalan mendasar masih membayangi kehidupan warga.
“Masalahnya adalah tidak ada kebutuhan dasar hidup yang dijamin oleh pemerintah,” kata Annete dalam video wawancara yang menyebar luas di media sosial.
Ia mempertanyakan fungsi pemerintah apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh lingkungan yang sehat, pendidikan layak, layanan kesehatan terjangkau, dan kesempatan kerja.
Kritik tersebut menjadi bagian dari tuntutan agar kebijakan publik lebih berpihak pada kebutuhan warga.
Annete menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia yang berdampak terhadap kualitas udara.
Ia mempertanyakan jaminan pemerintah atas hak masyarakat untuk menghirup udara bersih.
Selain itu, ia menyinggung pencemaran sungai yang dikaitkannya dengan aktivitas pertambangan.
Menurut Annete, kerusakan lingkungan dapat mengancam kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.
Baginya, udara dan air bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha, menegakkan aturan lingkungan, serta memastikan masyarakat tidak menanggung dampak pencemaran.
Annete kemudian menyoroti kondisi pendidikan.
Ia mempertanyakan kesejahteraan guru dan kondisi bangunan sekolah yang dinilainya masih memprihatinkan.
Ia juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, penggunaan anggaran publik perlu dilihat berdasarkan kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Di sektor kesehatan, Annete menyinggung paparan asap akibat kebakaran serta mempertanyakan keterjangkauan layanan kesehatan.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai pertanggungan BPJS Kesehatan yang menurutnya semakin terbatas.
Persoalan akses layanan kesehatan, kata dia, menjadi penting karena masyarakat membutuhkan perlindungan ketika sakit tanpa terbebani biaya yang sulit dijangkau.
Annete turut mempertanyakan rasa aman warga ketika menyampaikan pendapat di ruang publik.
Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengkritik pemerintah dan menyuarakan aspirasi.
“Ini ruang kita, ruang publik. Kita berhak di sini untuk bersuara,” ujarnya.
Ia mengkritik kehadiran aparat yang mengawal demonstrasi.
Menurut Annete, pengamanan seharusnya tidak menghilangkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.
Sumber: Holopis