GELORA.CO - Sikap Syahganda Nainggolan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Sebelum diangkat sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Syahganda pernah mendesak Gibran diganti.
Kini, ia menyatakan Gibran tidak bisa dimakzulkan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi syarat pendaftaran cawapres pada Pilpres 2024.
Syahganda menegaskan pemerintah sebagai bagian dari rumpun eksekutif menghormati putusan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Menurutnya, putusan tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto maupun Gibran tidak bisa dimakzulkan melalui perkara tersebut.
"Kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach, ya kan. Dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden," kata Syahganda dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/10/2026).
Ia mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan dan dinamika yang muncul setelah putusan tersebut. Syahganda juga membuka kemungkinan persoalan itu berlanjut melalui jalur politik maupun proses hukum lainnya, meski tidak menjelaskan secara terperinci mekanisme yang dimaksud.
"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ungkapnya.
Di tengah polemik tersebut, Syahganda turut menyoroti tindakan seorang anggota DPRD di suatu daerah yang menurunkan foto Gibran setelah putusan MK. Ia menyayangkan tindakan itu karena Gibran masih berstatus sebagai wakil presiden.
"Kalau yang turunin foto misalkan tukang becak di pinggir jalan sih nggak ada masalah ya kan, tapi kalau anggota DPRD dia kan makan dari gaji negara," ujarnya.
Pernyataan Syahganda ini berbeda dengan kritik keras yang pernah ia lontarkan sebelum menduduki jabatan di Bakom Pemerintah RI. Saat itu, ia menilai Gibran tidak layak melanjutkan posisinya sebagai wakil presiden.
“Ini wapres tidak bekerja. Bahkan untuk sekadar gunting pita dalam proyek-proyek besar saja, seorang wapres itu harus punya wibawa. Ini wapresnya tidak ada wibawa. Anda itu sudah tidak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Sudah selesai saja,” kritik Syahganda dalam tayangan YouTube Refly Harun.
Ia bahkan menguraikan kriteria sosok wakil presiden yang menurutnya ideal untuk mendampingi Prabowo. Sosok tersebut, kata Syahganda, harus mampu mengambil alih sebagian tugas pemerintahan ketika presiden sedang menjalankan agenda lain, baik di dalam maupun luar negeri.
“Kita cari orang yang betul-betul bisa ikut bekerja. Kalau Prabowo di luar negeri, dia bisa bekerja di dalam negeri. Kalau Prabowo ke Indonesia Timur, dia urus Indonesia Barat. Kalau Prabowo urusan udara, dia bisa urusan laut. Nah, sosok pendamping seperti ini yang seharusnya dicari di dua tahun pemerintahan ini,” tambah Syahganda.