GELORA.CO - Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya menggunakan sejumlah istilah keras ketika merespons pihak yang mengkritik atau berbeda pandangan dengan pemerintah.
Menurut Gigin, cara seseorang berbicara dapat menggambarkan lingkungan sosial tempat ia tumbuh dan terbiasa berinteraksi. Ia menilai penggunaan kata-kata seperti “goblok” maupun “antek” menunjukkan adanya lingkungan komunikasi yang kasar dan tidak menjunjung etika kesantunan.
“Cara bicara Prabowo menunjukkan bahwa dia dibesarkan dalam lingkungan yang kasar dan tidak beretika,” kata Gigin di akun X (Twitter), Selasa (22/9/2026).
Gigin mengatakan, pola komunikasi semacam itu tidak selalu berkaitan dengan latar belakang ekonomi seseorang. Menurutnya, lingkungan yang membentuk kebiasaan berbicara kasar juga dapat ditemukan di kalangan masyarakat kaya yang memiliki sikap congkak terhadap orang lain.
“Lingkungan seperti ini juga bisa terjadi di kalangan orang kaya yang congkak sehingga menganggap kata goblok, antek dan lain-lain sebagai hal biasa sejauh digunakan pada orang lain,” ujarnya.
Gigin menilai persoalan tersebut menjadi lebih penting ketika gaya komunikasi seorang pejabat publik dibawa ke ruang politik dan pemerintahan. Sebab, menurut dia, ucapan seorang presiden tidak hanya dipahami sebagai ekspresi pribadi, tetapi juga dapat menjadi perhatian masyarakat luas.
Dalam ruang publik, setiap pernyataan pejabat negara berpotensi membentuk persepsi mengenai bagaimana kritik dan perbedaan pendapat seharusnya diperlakukan. Karena itu, menurut Gigin, bahasa yang digunakan oleh pemimpin nasional menjadi bagian dari komunikasi politik yang turut memengaruhi hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok yang berbeda pandangan.
Sorotan Gigin muncul ketika pernyataan Presiden Prabowo mengenai para pengkritik dan pakar menjadi perbincangan publik. Pernyataan tersebut memicu respons dari berbagai pihak, terutama terkait batas antara gaya komunikasi yang lugas dengan penggunaan istilah yang dianggap merendahkan.
Bagi Gigin, persoalannya bukan hanya mengenai pilihan satu atau dua kata. Ia melihat gaya bahasa tersebut sebagai bagian dari kebiasaan komunikasi yang perlu diperhatikan ketika digunakan oleh seorang kepala negara.
Menurutnya, seorang pemimpin memiliki ruang untuk menyampaikan kritik secara keras terhadap gagasan atau kebijakan tertentu. Namun, penggunaan istilah yang merendahkan orang lain dapat menimbulkan persoalan tersendiri dalam komunikasi publik.