GELORA.CO — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut pihaknya tidak mengetahui secara pasti alasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengundurkan diri dari kepengurusan partai.
Nusron sebelumnya tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Keagamaan dan Kerohanian dalam struktur kepengurusan periode 2024–2029.
Doli mengatakan, informasi mengenai pengunduran diri Nusron diperoleh dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji.
"Kami mendapatkan informasi dari Ketua Umum dan Sekjen yang saat itu menyampaikan bahwa Saudara Nusron sudah bertemu dengan Ketua Umum dan menyatakan pengunduran daripada Golkar. Untuk alasannya tidak tahu persis," kata Doli dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Senin (21/9/2026).
Pengunduran diri Nusron dari kepengurusan DPP Golkar sebelumnya juga telah dikonfirmasi Sarmuji.
Sarmuji menyebut Nusron telah mengundurkan diri lebih dari enam bulan lalu. Menurutnya, Nusron kemungkinan ingin fokus pada hal lain.
Meski mundur dari kepengurusan DPP, Nusron disebut masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.
Sempat Dikaitkan dengan Muktamar PBNU
Kendati mengaku tidak mengetahui alasan pasti pengunduran diri Nusron, Doli menyebut pernah ada isu di internal Partai Golkar bahwa Nusron ingin lebih aktif dalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Bahkan, sempat beredar isu bahwa Nusron akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU.
Namun, dalam perkembangannya, Nusron tidak mencalonkan diri. Ia kemudian menjadi bagian dari tim pemenangan Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Gus Kikin kemudian terpilih dalam Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 31 Agustus 2026.
"Kita juga tahu bahwa beberapa waktu lalu pada saat Muktamar PBNU kan sangat aktif sekali. Bahkan beredar menjadi tim utama dari pemenangan (Ketua Umum) PBNU yang sekarang," jelas Doli.
Baca juga: Mahfud MD Minta Prabowo Dukung KPK Periksa Nusron Wahid dalam Kasus Suap HGB
"Mungkin teman-teman (internal Golkar) waktu itu menganggapnya seperti itu. Tapi itu hanya dugaan-dugaan beberapa teman-teman di Golkar yang mendengarkan informasi dari kepengurusan Partai Golkar," imbuhnya.
Golkar Siapkan Struktur Kepengurusan Baru
Doli menambahkan, dalam waktu dekat Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia akan menerbitkan surat keputusan (SK) baru mengenai struktur kepengurusan DPP Partai Golkar setelah adanya pengunduran diri Nusron.
Namun, Doli mengatakan Nusron belum tentu langsung diganti apabila namanya masih tercantum dalam SK kepengurusan yang baru.
Menurut dia, keberadaan nama Nusron dalam SK tersebut akan menjadi salah satu penentu apakah pengunduran dirinya telah diterima atau belum.
"Nanti kita lihat apakah kemudian nama Saudara Nusron masih ada? Kalau masih ada, berarti pengunduran dirinya tidak diterima. Tapi kalau nggak ada, berarti pengunduran dirinya diterima oleh Ketua Umum," jelasnya.
Nusron Tersorot dalam Kasus HGB Summarecon
Pengumuman mengenai pengunduran diri Nusron dari kepengurusan Golkar muncul ketika dirinya tengah menjadi sorotan terkait perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara tersebut. Empat di antaranya, yakni Erwin, Muhammad Fakhry, Arif Sugiyanto, dan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, disebut sebagai orang kepercayaan Nusron.
Nusron sebelumnya menyatakan tidak mengetahui duduk perkara kasus dugaan suap HGB Summarecon tersebut.
Pernyataan itu disampaikan saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
"Nggak tahu," kata Nusron ketika ditanya mengenai perkara tersebut.
Ia juga menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan siap membantu apabila penyidik membutuhkan informasi atau barang bukti.
"Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang terkait di sini," tegasnya.
Nusron berharap perkara tersebut menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan pelayanan dan pembenahan internal di Kementerian ATR/BPN.
"Semoga dengan kejadian ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor ATR/BPN," katanya.
Adapun berdasarkan keterangan Golkar, pengunduran diri Nusron dari kepengurusan partai telah diajukan jauh sebelum kasus tersebut mencuat ke publik. Sarmuji menyebut pengunduran diri itu sudah berlangsung lebih dari enam bulan
Sumber: Wartakota