GELORA.CO - Wartawan senior Edy Mulyadi menyoroti pidato Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menghadiri Rapat Koordinasi DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026). Menurut Edy, pernyataan Jokowi mengenai banyak pihak yang takut terhadap PSI tidak sekadar berkaitan dengan perkembangan partai, tetapi patut dibaca dalam konteks arah politik keluarga Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan PSI merupakan partai baru, tetapi sudah membuat banyak pihak merasa takut.
“Meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan. Wong (orang) sama partai baru aja kok takut,” ujar Jokowi.
Edy mempertanyakan makna pernyataan tersebut. Menurut dia, publik perlu melihat apakah ketakutan terhadap PSI benar-benar merupakan fenomena politik atau sekadar retorika untuk meningkatkan kepercayaan diri kader.
Soroti Ekspansi PSI
Edy mengakui PSI menunjukkan ekspansi struktur organisasi yang luas. Ia menyoroti pembentukan kepengurusan hingga tingkat kelurahan, penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan chip emas, serta safari politik yang terus dilakukan.
Menurut Edy, rangkaian aktivitas tersebut menunjukkan adanya dukungan logistik yang besar. Namun, ia menilai fenomena tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai sumber pembiayaan dan tujuan politik di balik ekspansi PSI.
Ia juga menyinggung konferensi pers pengalihan dukungan relawan Anies Baswedan menjadi relawan Gibran Joeara (GI Joe) pada Rabu (23/9/2026). Bagi Edy, perpindahan dukungan tersebut menggambarkan pragmatisme dalam politik.
Dari berbagai fenomena itu, Edy kemudian mengaitkannya dengan kemungkinan adanya agenda politik yang lebih besar.
“Jika ditarik benang merahnya, ada skenario besar di balik pamer otot ini. Publik tidak bodoh. Kerja politik yang mahal ini bukan cuma demi meloloskan PSI ke Senayan,” tulis Edy.
Ia menilai mesin politik PSI dan mobilisasi relawan dapat diarahkan untuk membangun kekuatan politik menuju Pilpres 2029 dan membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menuju kursi presiden.
“Ini adalah mesin pengumpul kekuatan untuk agenda yang lebih besar. Tujuannya, mengunci karpet merah menuju Istana untuk Gibran Rakabuming Raka,” katanya.
Edy Pertanyakan Sumber Logistik Politik
Edy selanjutnya mempertanyakan sumber pembiayaan ekspansi politik tersebut. Ia menyebut besarnya biaya membangun struktur organisasi sampai tingkat kelurahan membutuhkan sumber daya yang tidak kecil.
Dalam analisisnya, Edy mengaitkan hal tersebut dengan kemungkinan peran para bohir politik atau oligarki. Ia menduga kelompok pemodal tertentu berada di belakang dukungan logistik tersebut.
“Dalam kalkulasi ekonomi politik, biaya membentuk struktur nasional hingga kelurahan menelan angka belasan triliun rupiah. Di sinilah peran para bohir politik atau oligarki bekerja,” tulis Edy.
Edy juga menggunakan istilah no free lunch atau tidak ada makan siang gratis untuk menggambarkan relasi antara kekuatan politik dan pemodal.
Menurut dia, dukungan modal politik dapat disertai kepentingan terhadap kebijakan, keamanan bisnis, maupun akses terhadap konsesi ekonomi. Namun, pandangan tersebut merupakan analisis dan penilaian Edy Mulyadi, bukan fakta yang telah dibuktikan dalam tulisan tersebut.
Kaitkan dengan Gugatan Gibran di MK
Edy kemudian menghubungkan dinamika politik tersebut dengan persoalan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Ia menyinggung proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024, termasuk kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan batas usia calon serta posisi Anwar Usman yang ketika itu menjabat Ketua MK sekaligus merupakan paman Gibran.
Edy juga menyinggung persoalan syarat pendidikan Gibran yang saat ini kembali menjadi objek permohonan di MK.
Perkara tersebut memang tercatat di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon, termasuk unsur Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mengajukan permohonan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Para pemohon meminta MK, antara lain, menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan pencalonan dan membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden. Dalam petitumnya, para pemohon juga meminta agar MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden baru apabila permohonan dikabulkan.
Namun, perkara tersebut masih merupakan proses persidangan dan dalil para pemohon belum merupakan putusan akhir MK.
Edy dalam tulisannya menyatakan, apabila MK mengabulkan permohonan tersebut, konsekuensi hukum terhadap posisi Gibran harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Serukan Kesadaran Politik
Edy menilai masyarakat perlu mencermati perkembangan tersebut dan tidak sekadar menjadi penonton dalam proses politik.
“Rakyat harus sadar dan melek politik. Di belakang Gibran ada Jokowi. Di belakang keduanya ada barisan oligarki yang siap kembali menguras sumber daya alam secara brutal,” tulis Edy.
Ia juga menyebut adanya dugaan keterlibatan elite global sebagai bagian dari konfigurasi kekuatan politik tersebut. Klaim mengenai keberadaan dan peran elite global itu merupakan pandangan Edy Mulyadi dalam tulisannya dan tidak disertai pembuktian lebih lanjut dalam materi yang disampaikan.
Menurut Edy, demokrasi yang terlalu bergantung pada kekuatan modal akan rentan terhadap kepentingan pemodal.
“Demokrasi yang ditopang oleh fondasi logistik bohir sungguh sangat rapuh,” katanya.
Tawarkan Perspektif Islam
Pada bagian akhir tulisannya, Edy menawarkan perspektif Islam mengenai kepemimpinan dan tata kelola sumber daya alam.
Ia mengutip prinsip Al-Qawiyyu Al-Amin, yakni kepemimpinan yang memiliki kemampuan sekaligus amanah. Menurut Edy, kepemimpinan seharusnya dipandang sebagai amanah, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan dan modal politik.
Ia juga menyoroti konsep kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) dalam Islam yang, menurutnya, menempatkan sumber daya alam tertentu sebagai aset yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat luas.
“Rakyat tidak boleh pasrah menjadi penonton. Kesadaran kritis masyarakat yang berlandaskan moral dan etika agama adalah benteng terakhir demokrasi,” tulis Edy.
Tulisan Edy Mulyadi tersebut merupakan analisis dan pandangan politik penulis terhadap perkembangan PSI, Jokowi, Gibran, serta dinamika hukum dan politik menjelang 2029.
Media ini memberikan ruang bagi pihak-pihak yang disebut maupun dikritik dalam tulisan tersebut, termasuk Joko Widodo, PSI, Gibran Rakabuming Raka, maupun pihak terkait lainnya, untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, atau tanggapan sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.