GELORA.CO - Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, melontarkan analisis tajam terkait kemunculan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi bersama sejumlah tokoh dan elite relawan, termasuk Budi Arie Setiadi.
Menurut Syahganda, kemunculan sejumlah tokoh tersebut di ruang publik tidak bisa dilihat semata-mata sebagai pertemuan biasa. Ia menilai terdapat dinamika dan kepentingan politik yang patut dicermati, terutama setelah munculnya berbagai narasi mengenai masa depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Syahganda menyoroti sebuah forum yang memperlihatkan Jokowi berada bersama sejumlah elite pendukungnya. Menurutnya, ketika pembicaraan dalam forum tersebut kemudian menjadi perhatian publik, pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan pun menjadi relevan.
“Jokowi dan Budi Arie ketika muncul di publik, itu rapat lengkap elite-elite Jokowi dan kemudian bocor di media. Mereka ini berpikir kalau lewat Oktober maka Prabowo akan selamat sampai 2029,” kata Syahganda di channel yang Forum Keadilan Madilog, Senin (31/8/2026).
Ia kemudian menyoroti pernyataan Budi Arie dalam forum tersebut. Menurut Syahganda, ketika seorang tokoh politik melontarkan pertanyaan kepada massa relawan dan mendapatkan jawaban serempak berupa kesiapan, publik wajar mempertanyakan konteks politik di balik pernyataan tersebut.
“Ketika Budi Arie bertanya siap, kemudian massa relawan mengatakan siap. Nah, apa sebetulnya yang dipersiapkan?” ujarnya.
Bagi Syahganda, Budi Arie bukanlah sosok yang dapat dilepaskan dari konteks politik. Karena itu, ia memandang setiap pernyataan yang disampaikan tokoh politik perlu dibaca dalam konteks kepentingan dan agenda yang mungkin sedang dibangun.
“Dia kan politisi. Jadi motifnya pasti motif politik. Kepentingannya pasti ada sebagai insan politik,” tegasnya.
Lebih jauh, Syahganda menyampaikan analisisnya mengenai kelompok politik yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi. Ia menilai inti kekuatan politik tersebut akan terus memikirkan bagaimana menjaga dan memperkuat masa depan politik Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, munculnya berbagai wacana politik belakangan ini perlu dibaca sebagai bagian dari pertarungan narasi menjelang periode-periode politik penting ke depan.
“Intinya Jokowi, inti daripada intinya geng Jokowi, pasti akan mengagendakan bagaimana Gibran bisa jadi,” kata Syahganda.
Ia juga menilai Jokowi memiliki posisi sentral dalam jaringan politik tersebut. Karena itu, menurut Syahganda, berbagai pernyataan yang muncul dari tokoh-tokoh di sekitarnya tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kepemimpinan politik Jokowi.
“Sengaja Jokowi menginginkan agar urusan percepatan, agar urusan patahan sejarah itu menjadi wacana publik. Di forum itu pemimpinnya adalah Jokowi,” ujarnya.
Syahganda bahkan menyebut dinamika tersebut sebagai bentuk pembangunan agitasi dan propaganda politik melalui berbagai narasi yang secara bertahap dilemparkan ke ruang publik.
Ia mencontohkan sejumlah pernyataan dari tokoh-tokoh politik yang, menurutnya, turut membentuk atmosfer politik menjelang berbagai agenda aksi massa.
“Ada narasi yang dibangun. Pramono Anung membangun narasi silakan, tidak ada masalah asal aksi damai. Eggi Sudjana membangun narasi bahwa silakan menginap di kantor saya. Ditambah lagi narasi politik yang dilakukan oleh Budi Arie,” katanya.
Syahganda juga memberikan pandangannya mengenai aksi massa yang sebelumnya berlangsung. Ia menilai aksi tersebut tidak mencapai eskalasi seperti yang sebelumnya diperkirakan.
Menurut dia, salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah langkah aparat terhadap sejumlah pihak yang diduga memiliki hubungan dengan pendanaan aksi.
“Melempemnya aksi kemarin itu, menurut saya, karena kerja aparat. Pemeriksaan rekening,” ujar Syahganda.
Ia secara khusus menyinggung isu pemblokiran rekening seseorang yang disebutnya sebagai “Mas Botok”. Menurut Syahganda, langkah tersebut menimbulkan efek psikologis bagi pihak-pihak yang sebelumnya memberikan dukungan finansial.
“Pemblokiran rekening Botok ini memang mengagetkan buat para donatur. Takut dong donatur, karena sudah ketahuan siapa-siapa donaturnya,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan analisis Syahganda mengenai dinamika politik dan dampak psikologis dari penindakan atau pemeriksaan yang dilakukan aparat. Klaim mengenai motif, keterkaitan politik, maupun dampak terhadap pendanaan aksi tersebut memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Dalam bagian lain pernyataannya, Syahganda menilai tanggung jawab atas narasi politik yang muncul dalam forum para relawan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada Budi Arie.
Menurut dia, Jokowi sebagai tokoh yang dinilainya memiliki posisi kepemimpinan dalam forum tersebut seharusnya memberikan penjelasan langsung kepada publik.
“Presiden ketujuh Jokowi harus membuat statement resmi. Dia memohon maaf atas statement yang muncul di situ bahwa itu tidak akan terulang lagi,” ujar Syahganda.
Ia menegaskan, menurut pandangannya, permintaan maaf tersebut tidak cukup jika hanya disampaikan oleh Budi Arie.
“Jadi bukan Budi Arie-nya yang minta maaf. Jokowinya. Jokowi dong. Dia kan pemimpinnya di situ,” tegasnya.
Sumber: radaraktual