GELORA.CO – Momen Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka menjadi sorotan politik.
Posisi duduk ketiganya tampak sederhana, tetapi langsung memunculkan beragam tafsir di tengah isu hubungan politik Prabowo dengan Jokowi.
Momen tersebut terjadi setelah Prabowo memimpin upacara HUT ke-81 RI, 17 Agustus 2026. Prabowo duduk di tengah, dengan Jokowi di sisi kanannya dan Gibran di sisi kirinya.
Ketiganya terlihat berbincang dan tertawa bersama. Mereka juga menyaksikan demonstrasi pesawat tempur serta beberapa kali bertepuk tangan.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai posisi tersebut merupakan bagian dari protokol kenegaraan dan tidak perlu ditarik menjadi spekulasi politik.
“Menurut PAN, tempat duduk Presiden Prabowo dan Pak Jokowi adalah hal yang biasa saja, sesuai dengan aturan protokoler kepresidenan dalam acara kenegaraan,” kata Viva, Rabu (19/8/2026).
Namun, Viva melihat kebersamaan itu justru penting karena memperlihatkan hubungan yang tetap baik di antara para tokoh tersebut.
“Kehadiran Pak Jokowi yang duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo dalam suasana penuh kegembiraan telah melenyapkan spekulasi politik yang menafsirkan adanya keretakan hubungan,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan pilihan dan warna politik merupakan hal wajar dalam demokrasi. Persaingan politik tidak semestinya berkembang menjadi permusuhan personal.
“Bagi PAN, jika para pemimpin bisa duduk bersama, berdialog, tersenyum dan menunjukkan suasana persahabatan di tengah peringatan kemerdekaan, itu adalah contoh politik yang sehat penuh dengan kebijaksanaan,” tutur Viva.
Viva menegaskan, masyarakat justru membutuhkan keteladanan dari para pemimpin. Kebersamaan Prabowo, Jokowi, dan Gibran dinilai dapat menjadi pesan bahwa perbedaan politik tidak harus memutus hubungan.
“Rakyat pasti senang jika para pemimpinnya kompak, menjaga persahabatan, dan saling bertegur-sapa. Pemimpin mesti memberikan suri keteladanan bagi masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan perbedaan politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh mengganggu persatuan nasional.
“Keperbedaan warna politik dan aliran pemikiran politik bagi masyarakat Indonesia adalah suatu keniscayaan, taken for granted. Tetapi tidak boleh merusak integrasi nasional, kohesivitas sosial, dan cita-cita kemerdekaan,” tegas Viva.
Menurutnya, publik tidak membutuhkan elite yang terus mempertontonkan konflik. Fokus pemerintah dan partai politik semestinya diarahkan pada stabilitas, pertumbuhan ekonomi, demokrasi, dan kesejahteraan.
“Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan elite yang terus-menerus bertengkar. Rakyat membutuhkan pemerintah yang bekerja, politik yang stabil, demokrasi yang sehat, ekonomi yang tumbuh, dan kesejahteraan yang meningkat,” pungkasnya
Sumber: monitorIndonesia