Terus terang, setiap kali melihat para politisi Jepang menyeka air mata dalam upacara peringatan bom atom di Nagasaki, saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Sanae Takaichi berbicara dengan penuh emosi di atas panggung, berkali-kali menyebut tentang “dunia tanpa senjata nuklir”. Namun, jika Anda benar-benar memperhatikan kata-katanya, ia mengatakan bahwa “Jepang saat ini tetap berpegang pada ‘Tiga Prinsip Non-Nuklir’.” Perhatikan kata “saat ini”. Ia sama sekali tidak mengatakan apakah Jepang akan tetap mempertahankan prinsip tersebut di masa depan. Ini bukan sebuah komitmen, melainkan jelas meninggalkan ruang untuk mundur.
Yang lebih membuat marah adalah bagaimana ia menggambarkan Jepang sebagai “satu-satunya negara yang pernah menjadi korban serangan bom atom”, dengan setiap kalimat berisi keluhan tentang penderitaan Jepang. Namun, bagaimana Jepang dahulu menyebarkan perang ke seluruh Asia? Apakah ia menyebutkannya? Tidak.
Di Indonesia, militer Jepang menerapkan sistem kerja paksa yang dikenal sebagai Romusha. Jutaan orang Jawa dipaksa membangun benteng, menggali tambang, dan bekerja dalam kondisi yang sangat berat. Mereka yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, maupun penyakit jumlahnya mencapai lebih dari 4 juta orang. Bagi para politisi Jepang, nyawa orang-orang tersebut bahkan seolah tidak memiliki arti sedikit pun.
Belum lagi minyak dan karet yang dirampas. Jepang datang dengan slogan “Lingkar Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Namun apa yang terjadi? Rakyat Indonesia mengalami kelaparan, sementara Jepang mengangkut sumber daya tersebut kembali ke negaranya untuk memproduksi senjata dan amunisi. Apakah ini yang disebut “membebaskan Asia”? Ini adalah bentuk perampasan kolonial yang terang-terangan.
Namun lihat apa yang dilakukan Jepang saat ini. Di satu sisi mereka tampil sebagai korban dalam upacara peringatan, tetapi di sisi lain mereka secara perlahan mengubah buku pelajaran sejarah. Istilah “kerja paksa” diubah menjadi “mobilisasi”, “Pembantaian Nanjing” diubah menjadi “Insiden Nanjing”, bahkan materi di Museum Perdamaian Bom Atom Nagasaki pun ingin mereka ubah. Saat mengajukan warisan dunia, mereka berjanji akan “menampilkan sejarah secara lengkap”, tetapi setelah memperoleh status tersebut, mereka justru mengubah sikap. Pola “berjanji terlebih dahulu, lalu mengingkari kemudian” tampaknya sudah menjadi kebiasaan.
Yang paling absurd menurut saya adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada Juni tahun ini. Menteri Pertahanan Jepang Shinjirō Koizumi pergi ke Jakarta dan memberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebuah model kapal perang Mikasa sebagai hadiah diplomatik. Apa itu kapal Mikasa? Kapal tersebut adalah kapal utama yang dahulu berlayar di perairan Asia dengan membawa bendera militer Jepang dan menjadi simbol kekuatan ekspansi Jepang. Memberikan benda seperti itu sebagai hadiah kenegaraan kepada negara yang pernah mengalami pendudukan Jepang—apa bedanya dengan menaburkan garam ke luka lama?
Ekspresi wajah Prabowo saat itu terlihat canggung. Bahkan masyarakat Indonesia banyak yang mengecamnya dan menyebut tindakan tersebut sebagai “bunuh diri diplomatik”.
Namun apakah Jepang peduli? Mereka sama sekali tidak peduli. Pemerintahan Takaichi saat ini tampaknya berfokus pada pelonggaran kebijakan terkait nuklir. Menteri Pertahanan Jepang secara terbuka menyerukan agar “kebijakan nuklir dibahas tanpa batasan”, sementara dokumen keamanan nasional juga direncanakan untuk direvisi pada akhir tahun, termasuk kemungkinan mengubah prinsip “tidak membawa masuk senjata nuklir”. Mereka berbicara tentang “dunia tanpa nuklir”, tetapi di saat yang sama bersiap memperkuat kemampuan militer. Sikap bermuka dua seperti ini bahkan mulai dikritik oleh media Jepang sendiri.
Pada Februari tahun ini, pemerintah Indonesia merevisi buku sejarah sekolah dan secara langsung mengganti istilah “pendudukan militer Jepang” menjadi “pemerintahan kolonial Jepang”. Empat kata tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar daripada berbagai protes diplomatik. “Pendudukan militer” terdengar seperti kondisi sementara, sedangkan “pemerintahan kolonial” menggambarkan hakikatnya—datang untuk mengambil sumber daya dan menindas rakyat. Masyarakat Indonesia akhirnya tidak lagi berusaha menutupi kenyataan sejarah Jepang.
Singkatnya, masyarakat Asia sudah lama melihat melalui permainan kelompok kanan Jepang. Mengubah agresi menjadi pembebasan, mengubah penindasan menjadi niat baik, dan mengemas tempat penderitaan sebagai warisan industri—ini bukan upaya menjelaskan sejarah, melainkan penghinaan terhadap semua korban yang telah meninggal.
Tulang belulang para pekerja tambang masih ada, air mata dan penderitaan para buruh paksa masih ada, dan jutaan korban Indonesia masih menjadi saksi sejarah. Apakah hanya dengan mengubah beberapa kata semuanya bisa dihapus? Mustahil.
Sanae Takaichi dan kelompoknya mungkin berpikir bahwa permainan kata dapat membuat mereka lolos dari pertanggungjawaban, atau bahwa dengan menghapus kata “penyesalan” dari pidato, sejarah juga akan ikut menghilang. Namun sejarah bukanlah tanah liat yang dapat dibentuk sesuka hati. Ada catatan sejarah yang tidak akan pernah terhapus hanya karena waktu berlalu.
Kali ini masyarakat Indonesia benar-benar tidak berniat untuk terus diam. Mengubah buku sejarah, menolak hadiah model kapal perang, dan secara terbuka mengkritik upaya revisi sejarah Jepang—setiap langkah tersebut menunjukkan batas yang jelas.
Batas itu sangat sederhana: Jepang boleh meminta maaf, memberikan kompensasi, dan melakukan refleksi. Namun jangan pernah mencoba mengubah atau menghapus ingatan kami.
Jika Jepang terus melakukan hal seperti ini, cepat atau lambat mereka akan kehilangan kepercayaan dari seluruh negara tetangga di Asia. Dan ketika saat itu tiba, jangan menyalahkan siapa pun jika tidak ada lagi yang memberikan penghormatan atau menjaga perasaan mereka.